Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Ingatkan Jajarannya Tak Terlibat Politik Praktis Pilkada 2018

Kompas.com - 30/11/2017, 11:56 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 mendatang berpotensi menimbulkan konflik horizontal.

Hal itu, kata Zainut, berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III MUI) 2017 pada 28 - 30 November 2017 di Bogor, Jawa Barat, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Salah satunya terkait kontestasi demokrasi di daerah yang digelar tiap lima tahun tersebut.

"Pilkada dapat meningkatkan tensi politik di dalam negeri jika tidak dikelola dengan baik," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/11/2017).

Ia mengimbau jajaran MUI di daerah agar tidak terbawa arus politik praktis mendukung calon tertentu kepala daerah dan wakilnya.

(Baca juga : Pilkada Serentak 2018, Lima Daerah di Magelang Rawan Konflik)

 

"Mengimbau kepada semua pengurus MUI agar menjaga institusi MUI tidak terbawa arus politik praktis dengan ikut dukung-mendukung calon tertentu," kata Zainut.

Alasannya, lembaganya harus netral dan berdiri diatas semua golongan, tidak terkecuali.

"MUI harus dapat berdiri di atas semua golongan, mengayomi dan membimbing semua kontestan agar menjauhi praktik kotor yang dilarang agama seperti money politic, kampanye hitam, dan kecurangan ," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Zainut, MUI juga mengimbau seluruh calon kontestan yang akan bertarung di Pilkada untuk santun dan tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya agar menang di Pillkada.

"MUI menghimbau kepada setiap kontestan Pilkada agar mengedepankan cara-cara yang baik, santun, tidak provokatif, serta senantiasa mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan kelompok," ujar dia.

Pilkada serentak tahun 2018 akan diikuti sebanyak 171 daerah. Rinciannya ada 17 provinsi,115 kabupaten dan 39 kota. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapakan tanggal pemungutan suara pada Pilkada Serentak 2018 mendatang yaitu tanggal 27 Juni 2018.

Kompas TV Presiden juga meminta pengusaha tidak menunggu "event" politik untuk melakukan ekspansi usaha.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com