Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Poltracking: Elektabilitas Jokowi 53 Persen, Prabowo 33 Persen

Kompas.com - 26/11/2017, 16:18 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Prabowo Subianto diprediksi akan bersaing ketat jika keduanya kembali berhadapan langsung (head to head) pada Pemilu Presiden 2019.

Hasil tersebut berdasarkan survei nasional Poltracking Indonesia terkait peta elektoral 2019.

Pada simulasi dua kandidat, elektabilitas Jokowi unggul dengan 53,2 persen, sedangkan Prabowo 33 persen.

"Jadi, data sementara yang paling memungkinkan baru bisa dua poros koalisi di 2019. Kecuali, ada dinamika. Dua capres yang paling potensial masih seperti 2014," ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).

(Baca juga: 10 Capres dengan Elektabilitas Tertinggi Menurut Survei PolMark)

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda AR saat menyampaikan rilis Poltracking di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Minggu (26/11/2017).
Namun, angka tersebut dianggap belum aman untuk Jokowi. Hanta kemudian menyampaikan hasil survei terkait kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi, yakni 68 persen.

Begitu pula dengan kepuasan terhadap Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan 64,8 persen.

Artinya, ada selisih sekitar 15 persen antara kepuasan kinerja dan elektabilitas Jokowi.

"Itu yang mungkin menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pak Jokowi untuk menarik modal awal. Rumusnya, mestinya yang puas memilih kembali Pak Jokowi untuk kembali bertarung," tuturnya.

(Baca juga : Ditanya soal Kembali Jadi Capres, Prabowo Tertawa Sambil Tepuk Tangan)

Hal lainnya, elektabilitas Jokowi dianggap belum aman karena pemilu masih berlangsung pada 2019.

Jika mengacu pada elektabilitas presiden kelima RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang Pemilu 2009, angkanya mencapai 60 hingga 70 persen.

Dengan modal elektabilitas tersebut, SBY bisa memenangkan pemilu satu putaran.

"(Jokowi) secara elektabilitas potensial masih tinggi dari Pak Prabowo, tapi belum aman secara elektoral," kata Hanta.

(Baca juga : Hasil Survei Tunjukkan Tren Positif, Demokrat Yakini Kiprah AHY di 2019)

Posisi Jokowi, menurut dia, bisa terancam oleh kemuncilan "kuda hitam" jika ada penantang baru di luar Prabowo yang elektabilitasnya bisa melesat melebihi 10 persen.

Maka figur tersebut berpotensi menjadi calon presiden yang kuat.

"Tapi dari data survei, belum ada nama baru selain Jokowi dan Prabowo yang dua digit. Artinya belum ada potensi muncul kuda hitam. Kita tunggu sampai Agustus 2018," ujar dia.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com