Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPP Golkar Belum Terima Usulan 20 DPD untuk Gelar Munaslub

Kompas.com - 25/11/2017, 14:45 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen DPP Golkar Sarmuji mengatakan belum tahu ada 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) yang sepakat mendorong Musyawarah Nasional Luar Negeri (Munaslub).

Hingga hari ini kata dia, DPP belum menerima adanya usulan dari 20 DPD.

"Kami akan lihat apakah ada usulan 2/3 dari DPD provinsi karena sampai sekarang belum ada (usulan)," ujarnya di Jakarta, Sabtu (25/11/2017).

Sarmuji menuturkan, DPD tidak bisa begitu saja mengusulkan adanya Munaslub. Sebab ada syarat mininal yaitu 2/3 DPD harus setuju lantas usulan itu bisa disampaikan ke DPP.

(Baca juga : Pegang Teguh Setnovisme, Elektabilitas Golkar Terancam Rontok)

Ia mengatakan, bila usulan tidak memenuhi 2/3 DPD, maka DPP tidak akan memprosesnya usulan tersebut.

Meski begitu, tutur Sarmuji, DPP pasti akan meminta Setya Novanto mundur bila praperadilannya ditolak. Jika tidak mau mundur juga, maka kata Sarmuji, DPP akan menggelar rapat menyelengarakan Munaslub.

(Baca juga : Politisi Golkar Minta DPP Patuhi Pakta Integritas Partai)

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, 20 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Golkar sudah sepakat mendorong adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dorongan itu muncul seiring kondisi Partai Golkar yang terus menerus disorot publik lantaran ngotot mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR.

"Iya tetapi saya tidak bisa sebutkan satu persatu," ujar Dedi di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Jumat (24/11/2017).

Menurut Bupati Purwakarta itu, 20 DPD ingin melepaskan beban berat yang saat ini ada ditangan Golkar. Cara melepas beban itu kata dia yaitu dengan sepakat bermusyawarah menentukan kepemimpinan baru Partai Beringin tersebut.

Kompas TV Menurut Dave, jika kalah dalam praperadilan nanti, Novanto akan dengan legawa melepaskan jabatannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com