Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengganti Novanto Diharapkan Perbaiki Cara Komunikasi Fahri dan Fadli Zon

Kompas.com - 21/11/2017, 15:01 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, mengatakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pengganti Setya Novanto sebaiknya orang yang cakap dalam berkomunikasi.

Setidaknya, menurut Yunarto, pengganti Novanto dapat memperbaiki cara berkomunikasi dua pimpinan DPR lainnya, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

"Ketua DPR sebaiknya bukan sosok yang secara komunikasi kontroversial. Apalagi, pernyataannya tidak mendukung sikap antikorupsi," ujar Yunarto dalam diskusi di kantor ICW Jakarta, Selasa (21/11/2017).

Misalnya, kata Yunarto, publik beberapa waktu lalu melihat bagaimana Fahri Hamzah yang menjabat Wakil Ketua DPR malah menjadi garda terdepan dalam melawan KPK.

Baca juga: Kisah Hidup Setya Novanto, dari Tukang Beras, Model, hingga Jadi Miliuner

Contoh lainnya, Fadli Zon yang juga Wakil Ketua DPR menyebut korupsi sebagai oli pembangunan.

Menurut Yunarto, pengganti Novanto harus memiliki keberanian mengubah cara berkomunikasi pimpinan DPR. Terutama mengatasi pernyataan kontroversial yang dilontarkan Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

"Jadi, menurut saya ketua DPR ini punya tugas berat, konkretnya menjinakkan kedua orang ini atau minimal secara komunikasi berani mengambil alih kendali, baik secara komunikasi maupun kebijakan," kata Yunarto.

Kompas TV Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar rapat pleno membahas nasib sang ketua umum, Setya Novanto.



 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com