Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Serahkan kepada Novanto, Apakah Masih Pantas sebagai Ketua DPR?"

Kompas.com - 20/11/2017, 15:35 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA.KOMPAS.com - Anggota Komisi III asal Fraksi PKS Nasir Jamil enggan mendorong atau mendesak agar Ketua DPR Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatannya.

Novanto, yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Nasir, pantas atau tidaknya Novanto tetap menjabat posisinya saat ini, tergantung kepada yang bersangkutan. 

Baca: Melihat Ekspresi Novanto dan Bekas Benjolan "Bakpao" Saat Tiba di KPK

"Kami sebagai anggota (DPR) serahkan sepenuhnya pada yang bersangkutan untuk menimbang apakah masih pantas sandang sebagai Ketua DPR (atau tidak)," ujar Nasir, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/11/2017).

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir DjamilKOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil
Ia mengakui, Novanto tengah menghadapi situasi yang dilematis. Di satu sisi, status Novanto masih tersangka dan memilki kedudukan yang sama di depan hukum.

Berdasarkan UU MD3, keputusan soal pemberhentian sebagai anggota DPR bisa dilakukan jika sudah ada putusan dari pengadilan atau inkrah. Artinya, Novanto juga memiliki hak untuk bertahan sebagai Ketua DPR.

Di sisi lain, kondisi Novanto juga bisa berdampak pada citra DPR.

Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (20/11/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (20/11/2017)
"Karena di bawah Beliau ada 560 orang termasuk Beliau sendiri. Ini lembaga tinggi negara, ya timbang-timbang sendiri. Saya enggak bisa katakan mundur saja karena Beliau juga punya hak bertahan sebagai Ketua DPR," kata Nasir.

Baca juga: Jalan Panjang Setya Novanto hingga Pakai Rompi Oranye

Sementara, terkait rapat konsultasi fraksi dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Nasir belum bisa memastikan sikap Fraksi PKS.

Nasir berharap, ada musyawarah mufakat semua fraksi terkait kelanjutan Novanto sebagai Ketua DPR. 

"Misalnya Novanto diberhentikan, harus ada yang bertanggung jawab. Mekanisme itu enggak langsung kemudian kosong. Ada dinamika dan itu yang harus diantisipasi pimpinan fraksi," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku udah menerima laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua DPR Setya Novanto.

Sebagai tindak lanjut, MKD berencana akan menggelar rapat konsultasi dengan seluruh fraksi di DPR pada Selasa (21/11/2017) siang.

Kompas TV Setelah penahanan ketua umumnya, kini Partai Golkar belum menentukan sikap apakah mengganti ketua umum atau menunjuk pelaksana tugas


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com