Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Curigai Gatot Nurmantyo soal Pernyataan "Proxy War"

Kompas.com - 18/11/2017, 17:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris menilai, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo punya maksud terselubung ketika memperingatkan tentang Indonesia yang sedang menghadapi proxy war.

"Kita akui memang kita sedang menghadapi proxy war. Tapi, Panglima TNI menyampaikan itu tidak terlepas dari adanya keinginan melibatkan lagi TNI di luar tugas pokok fungsi TNI saat ini," ujar Charles dalam sebuah diskusi di Universitas Paramadina, Sabtu (18/11/2017).

Proxy war merupakan perang antarnegara atau lebih dari dua negara secara tidak langsung atau menggunakan pihak ketiga. Peperangan itu dapat melibatkan hacker (peretas), bahkan lembaga nirlaba internasional, dan pers.

(Baca: Yang Lebih Berbahaya dari "Proxy War"...)

Bagi Charles, keinginan agar TNI tidak hanya mengurusi pertahanan negara saja bisa dimaklumi. Gatot merupakan lulusan angkatan 1982, di mana saat itu militer menguasai sejumlah aspek di Indonesia, mulai dari politik hingga ekonomi.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ketika ditemui usai Rakernas ke-4 Partai NasDem di JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).
Menurut Charles, kini terlihat upaya untuk mengembalikan TNI seperti masa-masa itu.

"Sekarang saja TNI sudah terlibat MoU (nota kesepahaman) dengan kementerian-kementerian, bahkan pemerintah daerah, yang tentu saja sama sekali tidak terkait dengan tugas pokok fungsinya TNI," ujar Charles.

(Baca juga: Panglima TNI: "Proxy War" Mengancam Indonesia)

Melalui isu proxy war, lanjut Charles, Gatot seakan mencari legitimasi dari masyarakat Indonesia agar TNI dapat masuk ke sektor-sektor lain di luar pertahanan.

"Bagaimana publik dibuat merasa adanya ancaman pertahanan kita. Bukan di pertahanan konvensional, tapi juga di segala lini sehingga seakan- akan TNI dibutuhkan di sana. Dia menjual konsep proxy war," ujar Charles.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com