Pimpinan KPK Belum Bulat soal Sanksi untuk Dirdik Aris Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan, suara pimpinan KPK belum bulat untuk menentukan sanksi bagi Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Aris Budiman.

Aris sebelumnya diduga melakukan pelanggaran etik dengan mendatangi rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Hak Angket KPK di DPR.

Padahal, pimpinan KPK telah meminta Aris untuk tidak hadir dalam rapat tersebut.

Menurut Agus, proses pemeriksaan di Direktorat Pengawasan Internal sudah selesai.

(Baca juga : Ini Tiga Instruksi Pimpinan KPK Terkait Pemeriksaan Aris Budiman)

Selanjutnya hasil pemeriksaan dari pengawas internal dibawa ke Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP), yang memberikan rekomendasi untuk diputuskan oleh pimpinan KPK.

Dalam memutuskan sanksi, para pimpinan KPK sudah bertemu satu kali. Namun, belum ada suara bulat untuk menentukan sanksi terhadap Aris.

"Pimpinan sudah bertemu sekali, tapi hasilnya belum bulat. Jadi ada yang ini, yang ini, jadi belum bulatlah. Jadi kalau boleh saya katakan (dari) lima (pimpinan KPK) itu, 2-2-1 lah, jadi belum bulatlah," kata Agus di gedung KPK C1, Kuningan, Jakarta, Selasa (31/10/2017).

Istilah 2-2-1 di sini dimaksudkan Agus bahwa ada pimpinan KPK yang menginginkan Aris diberi sanksi berat dan ada yang tidak.

"Ada yang pengen berat, ada yang pengen sedang, nah oleh karena itu kita akan bertemu di tingkat pimpinan," ujar Agus.

(Baca juga : Polri Tak Ingin Campuri Konflik Novel dan Aris Budiman)

Namun, saat ini salah satu pimpinan KPK Alexander Marwata sedang berada di luar negeri, sehingga perlu menunggu yang bersangkutan untuk menentukan sanksi bagi Aris.

"Jadi kita tunggulah. Nanti setelah Pak Alex pulang, Pak Alex kan sedang ke Belanda," ujar Agus.

Di hadapan Pansus Hak Angket KPK, Aris mengakui, selama 29 tahun berkarier, baru kali ini melawan perintah pimpinannya.

(Baca juga : Pimpinan KPK Ingin Pertemukan Aris Budiman dan Novel Baswedan)

Ia bersikukuh datang bukan hanya persoalan pribadi untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan sejumlah anggota Komisi III saat pansus tengah berjalan.

Dia menilai, ada oknum yang justru menghambat pemberantasan korupsi.

"Kalau masih ada seperti ini itu akan menjadi masalah. Ini bukan sekadar personal bagi saya. Ini untuk kepentingan kita bersama," kata Aris.

Panggilan terhadap Aris ini dilakukan Pansus Angket KPK untuk mengklarifikasi informasi soal adanya penyidik KPK yang bertemu anggota DPR terkait kasus Miryam S Haryani. Diduga, ada penyidik KPK yang bekerja dengan membocorkan informasi ke pihak luar.