Kompas.com - 19/09/2017, 19:37 WIB
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Aris Budiman saat memenuhi undangan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigjen Pol Aris Budiman saat memenuhi undangan pansus hak angket KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginstruksikan agar proses pemeriksaan internal terhadap Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman dilakukan secara menyeluruh.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan tersebut masih berjalan dan ada tiga hal yang diperiksa dari Aris.

Pertama mengenai adanya email kepada Aris. Febri tidak menjelaskan lebih detail mengenai email tersebut.

"Yang kedua terkait dengan persidangan Miryam S Haryani, yang ketiga terkait dengan kehadiran di Pansus (Angket KPK)," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Untuk pemeriksaan email dan kehadiran Aris di Pansus Hak Angket KPK, Febri mengatakan ditargetkan dapat selesai dalam waktu dua minggu.

"Jadi diharapkan bisa selesai minggu ini atau paling lambat minggu depan," ujar Febri.

(Baca juga: Pimpinan KPK Pelajari Hasil Telaah Internal terhadap Dirdik KPK)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Soal kedatangan Aris ke Pansus Angket KPK yang disebut bersama dengan enam pegawai atau penyidik KPK lainnya, Febri belum dapat mengungkapkannya. Pasalnya, ia tidak bisa mengetahui secara rinci proses pemeriksaannya.

"Tapi tentu fakta-fakta yang relevan akan didalami karena instruksi pimpinannya cukup jelas ya, pemeriksaan perlu dilakukan secara lebih menyeluruh. Artinya fakta-fakta yang terkait perlu didalami tim," ujar Febri.

Sebelumnya, Aris telah disidang oleh Dewan Pertimbangan Pegawai setelah sehari sebelumnya menghadap pansus.

Ketua KPK Agus Raharjo menganggap ada pelanggaran yang dilakukan Aris atas kedatangannya itu. Sebab, pimpinan KPK telah meminta Aris untuk tidak hadir dalam rapat tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.