Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/10/2017, 18:57 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Muhammad Sirajuddin Syamsuddin (Din Syamsuddin) mengaku, awalnya dia ragu mengemban jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Namun, Din pada akhirnya menerima jabatan tersebut.

"Sebenarnya awalnya saya menyarankan, Bapak Presiden dan Pak Mensesneg, agar ditunjuk orang lain saja. Namun Bapak Presiden ini mengharapkan saya. Maka sekali lagi, saya Bismillah," ujar Din di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Ada sejumlah alasan Din akhirnya menerima tugas dari Presiden Jokowi. Pertama, tugas sebagai utusan khusus pada dasarnya telah ia laksanakan selama ini.

Diketahui, di dunia internasional, Din menjabat sejumlah jabatan, antara lain sebagai Honorary President World Conference on Religions for Peace, Chairman of Center for Dialogue and Cooperation among Civilizations dan Chairman World Peace Forum.

(Baca: Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden)

Kedua, Din merasa situasi dunia belakangan dipenuhi ketidakpastian, ketegangan, bahkan konflik antarumat beragama. Sementara, Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan pemerintahan untuk terlibat dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia mendasar pada Pancasila.

"Maka saya menilai pekerjaan ini sebuah perjuangan yang sesuai dengan konstitusi tadi. Saya menerima ini dengan Bismillah sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara," ujar Din.

Ketiga, Din merasa situasi kerukunan antarumat beragama di Indonesia dapat dijadikan contoh bagi negara-negara yang berkonflik itu.

"Kerukunan antarumat beragama, antarkelompok di Tanah Air, ini jadi model yang perlu kita sebarkan di dunia. Islam yang dirindukan dunia adalah Islam jalan tengah, yang Rahmatan Lil'alamin," ujar Din.

(Baca: Alasan Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus)

Diberitakan, Presiden Jokowi mengangkat Din Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban. Pengangkatan itu didasarkan pada surat keputusan presiden.

"Hari ini, saya telah mengangkat Prof Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban," ujar Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Presiden Jokowi menugaskan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu untuk mengembangkan dialog sekaligus kerjasama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri.

Kompas TV Mendadak Khilafah - Aiman (Bag 5)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com