Jokowi Angkat Din Syamsuddin Jadi Utusan Khusus Presiden

Kompas.com - 23/10/2017, 17:55 WIB
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban. ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (tengah) didampingi Mensesneg Pratikno (kiri) mempersilakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin (kanan) menyampaikan keterangan mengenai penunjukan dirinya sebagai utusan khusus presiden, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017). Presiden Joko Widodo mengangkat Din Syamsuddin sebagai utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengangkat Muhammad Sirajuddin Syamsuddin menjadi Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban.

Pengangkatan itu didasarkan pada surat keputusan presiden.

"Hari ini, saya telah mengangkat Prof Din Syamsuddin sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban," ujar Jokowi di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2017).

Presiden Jokowi menugaskan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu untuk mengembangkan dialog sekaligus kerja sama antaragama, baik di dalam maupun luar negeri.


"Mengembangkan dialog dan kerja sama antarperadaban dengan mempromosikan kebudayaan dan kehidupan Indonesia yang berdasarkan Pancasila," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi sekaligus menyerahkan surat Keppres pengangkatan tersebut kepada Din.

Din Syamsuddin sebelumnya akan menjadi salah satu Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

(baca: Din Syamsuddin Batal Jadi Pengarah UKP Pancasila)

Draf dokumen undangan pelantikan per tanggal 2 Juni 2017 yang diterima Kompas.com menunjukkan, nama Din semula masuk ke dalam daftar Pengarah UKP-PIP, bersama delapan tokoh lainnya.

Namun belakangan, nama Din dicoret dan digantikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Sa'id Aqil.

Kepala UKP-PIP Yudi Latif mengakui dicoretnya nama Din Syamsuddin.

"Ia, karena pak Din akan diberi tugas lain oleh Presiden," kata Yudi Latif usai pelantikan di Istana.

Yudi mengatakan, selain UKP-PIP, ada lembaga lain yang akan dibentuk. Misalnya, pemerintah juga akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional.

"Jadi tokoh agama lain mungkin supaya tidak overlapping sebagian di unit ini sebagian di rencana rencana yang lain," kata dia ketika itu.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Periode 1-20 Januari 2020, 74 Orang Meninggal Akibat Bencana Alam

Nasional
ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

ICW: Tak Ada Urgensi Yasonna Hadiri Konferensi Pers Pembentukan Tim Hukum PDIP

Nasional
Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Eks Kadinkes Tangsel Terima Rp 400 Juta dari Wawan untuk THR

Nasional
Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Menristek Sebut Wapres Minta Industri Pangan Difasilitasi Manfaatkan Teknologi Iradiasi

Nasional
Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Kunjungan Kerja ke Labuan Bajo, Presiden Jokowi Dua Kali Naik Kapal Pinisi

Nasional
Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Pimpinan KPK Sempat Hindari Wartawan saat Bertemu Pimpinan Komisi III

Nasional
Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Pakar Sebut Ada Modus Penipuan di Balik Kasus Wahyu Setiawan, KPK: Terlalu Dini

Nasional
Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Dorong Pansus Jiwasraya, PKS Bantah Ingin Jatuhkan Pemerintah

Nasional
Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Jokowi Ingin Labuan Bajo Didesain untuk Wisatawan Berkantong Tebal

Nasional
Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Data BNPB Sebut Sepanjang 2020 Terjadi 203 Bencana

Nasional
Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Pimpinan KPK Mendadak Temui Komisi III, Raker dengan Kejagung Ditunda 1,5 Jam

Nasional
Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Kejagung Periksa Tersangka Korupsi Jiwasraya di Gedung KPK

Nasional
BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

BNN Ungkap Daerah Perbatasan Rawan Penyelundupan Narkoba

Nasional
Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Senin Ini, Kejaksaan Agung Panggil Dua Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

BNN Sebut Masyarakat Bisa Laporkan Calon Kepala Daerah yang Dicurigai Pengguna Narkoba

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X