Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Kompas: Elektabilitas Jokowi Meningkat, Prabowo Menurun

Kompas.com - 21/10/2017, 06:30 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pilihan masyarakat terhadap calon presiden 2019 masih mengerucut kepada dua nama, yakni Joko Widodo sebagai petahana dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Meski begitu, kecenderungan terakhir menunjukkan elektabilitas Jokowi meningkat, sementara Prabowo menurun.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Litbang Kompas pada 26 September-8 Oktober 2017. Survei bertanya kepada responden, apabila Pilpres 2019 dilakukan sekarang, siapa sosok yang akan mereka pilih.

Hasilnya, 46,3 persen responden memilih Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya di periode kedua. Sementara responden yang memilih Prabowo 18,2 persen.

Responden yang memilih Jokowi naik apabila dibandingkan dengan survei terakhir Litbang Kompas April 2017 lalu. Jokowi saat itu hanya dipilih 41,6 responden.

(baca: "Gatot Nurmantyo Bisa Gerus Suara Prabowo jika Jadi Cawapres Jokowi")

Naiknya elektabilitas Jokowi sejalan dengan kepuasan responden terhadap pemerintahan Jokowi dan Jusuf Kalla.

Pada April 2017, hanya 63,1 persen responden yang menyatakan puas dengan kinerja pemerintah. Namun, kini angkanya naik menjadi 70,8 persen.

Di sisi lain, elektabilitas Prabowo mengalami penurunan. Pada April 2017, Mantan Danjen Kopassus itu masih dipilih 22,1 persen responden. Namun kini elektabilitasnya turun menjadi 18,2 persen.

Terlepas dari persaingan Jokowi dan Prabowo, calon lainnya tidak ada yang mendapatkan suara signifikan. Sementara, responden yang belum menentukan pilihan lebih tinggi dari suara Prabowo, yakni mencapai 23,6 persen.

Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Metode pemilihan sampel acak bertahap atau multistage random sampling. Jumlah sampel yang diambil 1200 responden di 32 provinsi seluruh Indonesia. Margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Kompas TV Solidnya opini positif dari publik ke pemerintah merupakan modal bagi Jokowi untuk maju lagi ke pemilihan presiden.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com