Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/10/2017, 23:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memastikan Projo sudah mulai bekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Budi mengakui, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih belum aman. Survei Indikator Politik pada 17-24 September 2017 menunjukkan, responden yang memilih Jokowi saat tidak diberikan pilihan nama hanya mencapai 34,2 persen.

"Betul, Pak Jokowi belum mencapai 50 persen. Meskipun yang tertinggi tapi harus bekerja lebih keras lagi," kata Budi dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Menurut Budi, kerja keras diperlukan tidak hanya dari Jokowi, kabinet atau pun partai pendukungnya. Peran relawan juga penting guna meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Apalagi, dalam rapat kerja nasional Projo beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri sudah menekankan soal pentingnya peran relawan ini.

"Jadi kami bentuk tim, ada tim kampanye, pemantauan, media sosial dan lain lain. Pokoknya kami terus mengorganisir diri, semua teman daerah sudah saya minta untuk konsolidasi merapatkan barisan untuk Pilpres 2019," kata Budi.

(Baca juga: Survei: Lebih dari 50 Persen Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar)

Menurut Budi, tim kampanye ini akan menyosialisasikan capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi.

Budi mengakui, saat ini ada kecendrungan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi belum tentu memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Faktor primodrialisme kembali muncul dalam memilih pemimpin. Hal seperti ini lah juga yang akan diluruskan oleh Projo.

"Kami jelaskan ke publik ini loh tipe pemimpin yang harus berlanjut sampai 2024. Karena perubahan sudah kelihatan nyata dalam 3 tahun ini," ucap Arie.

(Baca juga: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Terkait calon wakil presiden, Projo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Budi Jokowi punya otoritas menentukan wapres yang bisa melengkapi dan menjalankan program sebaik-sebaiknya.

"Jangan sampai wapres dipilih karena banyak kepentingan politik, kepentingan rakyat harus kita utamakan," ucap Budi.

Di forum yang sama, pengamat politik Bruhanudin Muhtadi mengingatkan elektabilitas Jokowi yang masih di angka 34,2 persen belum aman untuk seorang petahana.

Oleh karena itu, sosok cawapres akan sangat menentukan. Ia menyarankan Jokowi memilih cawapres yang memiliki basis suara berbeda sehingga bisa meningkatkan elektabilitas.

Selain itu, Burhan juga mengingatkan Jokowi mengenai fenomena masyarakat memilih berdasarkan faktor primodrialisme.

Kompas TV Evaluasi Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Airlangga Sebut Wacana Jokowi Pimpin Koalisi Besar Belum Pernah Dibicarakan

Nasional
KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com