Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Projo Bentuk Tim Kampanye untuk Tingkatkan Elektabilitas Jokowi

Kompas.com - 20/10/2017, 23:17 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, memastikan Projo sudah mulai bekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019.

Budi mengakui, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini masih belum aman. Survei Indikator Politik pada 17-24 September 2017 menunjukkan, responden yang memilih Jokowi saat tidak diberikan pilihan nama hanya mencapai 34,2 persen.

"Betul, Pak Jokowi belum mencapai 50 persen. Meskipun yang tertinggi tapi harus bekerja lebih keras lagi," kata Budi dalam diskusi "Siapa Cawapres Jokowi?" yang digelar Projo di Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2017).

Menurut Budi, kerja keras diperlukan tidak hanya dari Jokowi, kabinet atau pun partai pendukungnya. Peran relawan juga penting guna meningkatkan elektabilitas Jokowi.

Apalagi, dalam rapat kerja nasional Projo beberapa waktu lalu, Jokowi sendiri sudah menekankan soal pentingnya peran relawan ini.

"Jadi kami bentuk tim, ada tim kampanye, pemantauan, media sosial dan lain lain. Pokoknya kami terus mengorganisir diri, semua teman daerah sudah saya minta untuk konsolidasi merapatkan barisan untuk Pilpres 2019," kata Budi.

(Baca juga: Survei: Lebih dari 50 Persen Tak Pilih Jokowi jika Pemilu Digelar)

Menurut Budi, tim kampanye ini akan menyosialisasikan capaian-capaian yang sudah berhasil diraih oleh pemerintahan Jokowi.

Budi mengakui, saat ini ada kecendrungan masyarakat yang puas dengan kinerja Jokowi belum tentu memilih mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Faktor primodrialisme kembali muncul dalam memilih pemimpin. Hal seperti ini lah juga yang akan diluruskan oleh Projo.

"Kami jelaskan ke publik ini loh tipe pemimpin yang harus berlanjut sampai 2024. Karena perubahan sudah kelihatan nyata dalam 3 tahun ini," ucap Arie.

(Baca juga: Survei Indikator: 68,3 Persen Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Terkait calon wakil presiden, Projo menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi. Budi Jokowi punya otoritas menentukan wapres yang bisa melengkapi dan menjalankan program sebaik-sebaiknya.

"Jangan sampai wapres dipilih karena banyak kepentingan politik, kepentingan rakyat harus kita utamakan," ucap Budi.

Di forum yang sama, pengamat politik Bruhanudin Muhtadi mengingatkan elektabilitas Jokowi yang masih di angka 34,2 persen belum aman untuk seorang petahana.

Oleh karena itu, sosok cawapres akan sangat menentukan. Ia menyarankan Jokowi memilih cawapres yang memiliki basis suara berbeda sehingga bisa meningkatkan elektabilitas.

Selain itu, Burhan juga mengingatkan Jokowi mengenai fenomena masyarakat memilih berdasarkan faktor primodrialisme.

Kompas TV Evaluasi Kinerja 3 Tahun Jokowi-JK (Bag 1)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com