Jokowi Anggap Kegaduhan DPR-KPK Dinamika Biasa dalam Demokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menganggap kegaduhan politik di DPR terkait KPK merupakan dinamika yang biasa dalam demokrasi.

Bagi Jokowi, yang terpenting adalah masalah itu akhirnya akan selesai dengan baik.

"Itu dinamika dalam demokrasi. Biasa saja. Yang paling penting, akhirnya akan selesai dengan baik," kata Jokowi dalamdalam wawancara khusus ”Tiga Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi" dengan Harian Kompas.

"Untuk urusan KPK, saya sudah sampaikan bolak-balik, kita harus memperkuat KPK, baik untuk pencegahan maupun untuk penindakan. Jangan diragukan untuk urusan itu," tambah Jokowi.

(baca: Diancam Panggil Paksa oleh Pansus Angket, Ini Tanggapan KPK)

Ketika diminta komentar terkait pembentukan Densus Tipikor oleh Polri, menurut Jokowi, problem besar di Indonesia adalah yang berkaitan dengan korupsi.

"Kita harus lakukan dengan cara apa pun untuk menghilangkan korupsi. Masyarakat menunggu itu," kata Jokowi.

"Artinya, korupsi akan dikeroyok dengan banyak lembaga antikorupsi?" tanya Budiman Tanuredjo, pemimpin redaksi Kompas.

"Ya, sepanjang itu mengurangi dan menghilangkan korupsi, apa pun kita lakukan. Perbaikan sistem kita lakukan," jawab Presiden.

"Sebentar lagi kita akan buat inpres atau perpres untuk pencegahan korupsi, misalnya berkaitan dengan e-budgeting, e-planing, e-procurement, kita perbaiki pagarnya, kita perbaiki sistemnya," tambah Jokowi.

(baca: Jokowi: Densus Tipikor Masih Usulan, Minggu Depan Dibahas)

Untuk hasil wawancara selengkapnya, bisa dibaca dalam berita berjudul "Rakyat Butuh Ketenangan".

Hingga saat ini, Pansus Hak Angket KPK di DPR masih berproses. Pansus masih menunggu kehadiran pimpinan KPK untuk meminta penjelasan segala temuan.

Adapun pimpinan KPK tidak akan memenuhi panggilan hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU MD3 soal hak angket DPR.

Sementara terkait Densus Tipikor, Presiden akan memimpin rapat terbatas membahas wacana tersebut pada pekan depan.