Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yenny Wahid: Kepala Daerah Berperan Besar Ciptakan Kerukunan Beragama

Kompas.com - 20/10/2017, 07:59 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Direktur Wahid Institute Yenny Wahid menekankan pentingnya peran kepala daerah untuk merawat keberagaman di daerahnya.

Seorang kepala daerah, kata dia, seharusnya mampu mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

"Kepala daerah sebetulnya bisa memainkan peran besar untuk mendinginkan suasana," kata Yenny seusai diskusi bertajuk "Islam and Democracy In Indonesia" di Kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Kamis (19/10/2017).

Yenny menambahkan, salah satunya dengan mengaktifkan peran kelompok moderat di daerahnya masing-masing san memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk nengaktualisasikan daerahnya masing-masing.

Baca: Yenny Wahid Nilai Agama Bukan Alat Pemecah, tetapi Perilaku Pemeluknya

Jika itu dilakukan, Yenny yakin kerukunan antar-agama akan tercipta.

Ia menilai, masih banyak kepala daerah yang takut terhadap desakan kelompok-kelompok radikal.

Kelompok tersebut, menurut Yenny, sangat pandai memberikan tekanan publik karena biasanya memberikan sebuah "cap" kepada kepala daerah yang bersangkutan jika tidak melakukan apa yang mereka minta.

"Kepala daerah akan dicap sebagai anti agama tertentu, etnik tertentu dan sebagainya. Banyak kepala daerah takut jadinya. Ini bukan cuma di Indonesia," ujar Yenny.

Namun, Yenny melihat ada beberapa daerah yang bisa menjadi contoh baik dalam mengelola keberagaman.

Kepala daerah di daerah-daerah tersebut juga memberi peran yang sangat penting.

Beberapa daerah tersebut di antaranya Purwakarta, Bojonegoro, Solo, dan Kupang.

"Kupang baik. Masjid yang selama tiga tahun tidak pernah diberikan izin karena ada kelompol Kristen yang agak keras menolak izin masjid, kemudian setelah wali kota Kupang yang baru terpilih, dia mengeluarkan izin," kata Yenny.

Putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid itu menambahkan, sejumlah temuan menunjukkan bahwa kepala-kepala daerah yang hanya menggunakan isu retorika populis tanpa dibarengi kinerja yang baik, tak akan terpilih di periode berikutnya.

Hal ini menunjukkan bahwa seorang kepala daerah perlu menunjukkan kinerja positif dan hasil kerjanya dirasakan betul oleh masyarakat.

Termasuk kerja seorang kepala daerah dalam mengelola keberagaman di daerah tersebut.

"Jadi awalnya mungkin mereka terpilih ketika menggunakan sentimen keagamaan, sentimen etnis dan sebagainya. Tapi term berikutnya ketika mencalonkan diri lagi, kinerjanya jeblok, tidak kepilih," kata Yenny.

Kompas TV Jemaat Gereja Bagi-Bagi Takjil Untuk Berbuka Puasa


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com