Tugas Besar Indonesia Mengelola Keberagaman

TANGERANG, KOMPAS.com - "Ketika Indonesia berhasil mengelola keberagaman, maka akan menjadi contoh baik bagaimana dunia memperbaiki keberagaman."

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Sunda Wiwitan, Dewi Kanti, dalam konferesi jurnalis agama di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Rabu (18/10/2017).

Dalam sesi tersebut, turut hadir sejumlah pemuka agama.

Dewi menyayangkan pemberitaan media massa soal agamanya yang masih sebatas seremonial atau sebatas pernak-perniknya.

"Bagaimana bisa angle lain? Sebuah sisi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dengan segala risiko kehidupan," kata dia.

Menurut Dewi, masih banyak warga negara Indonesia penganut agama leluhur yang masih berjuang namun tersandung legalitas formal.

Baca: Tantangan Jurnalis Meliput Isu Agama di Indonesia

Ia menilai, negara masih ragu dalam mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya sudah diamanatkan dalam konstitusi.

Dewi kemudian menyinggung pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengatakan bahwa ketika agama Sunda Wiwitan dicantumkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka dianggap melanggar undang-undang.

Padahal, menurut dia, seorang menteri seharusnya melindungi semua warga negara dan menjamin keadilan bagi setiap masyarakat.

"Persoalan kami tidak sederhana," ujar Dewi.

Sementara itu, Romo Johannes Hariyanto SJ dari Indonesian Conference on Religion and Peace, menilai, seringkali jurnalis yang meliput isu agama tak memahami tentang objek yang diliputnya. Misalnya, isu terkait agama Katolik.

Pemberitaan yang dihasilkan kerap kali salah konteks. Hal itu berdampak buruk terhadap orang-orang Katolik yang menelan begitu saja informasi yang didapatkan.

"Masalahnya soal wartawan. Yaitu pemahaman mengenai apa yang menjadi pokok berita. Terutama kalau terkait dengan agama," kata Romo Hariyanto.

Sedangkan Juru Bicara Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budian mengatakan, jrnalis seharusnya mampu memberikan pencerahan terhadap masyarakat.

Kelompok yang termarjinalkan seringkali distigmakan sebagai kelompok sesat atau meresahkan.

Hal ini membuat mereka sulit untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Apalagi, kondisi masyarakat yang belum bisa menerima perbedaan.

"Saat media menstigmakan sesat, kami sulit memberikan pemahaman pada publik," kata Yendra.