Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto: Negara Pluralis Ciptakan Pemerintahan yang Transparan

Kompas.com - 18/10/2017, 14:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis

SAINT PETERSBURG, KOMPAS.com - Anggota Delegasi Parlemen RI Titiek Soeharto menyoroti keterkaitan antara keberagaman dengan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik.

Kedua hal itu dinilainya memberikan kontrubusi satu sama lain.

Titiek menyampaikan hal tersebut sebagai perwakilan dari Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-137, di Tavrichesky Palace, Saint Petersburg, Rusia, Rabu (16/10/2017).

"Sebuah negara yang mampu mengelola keberagaman dengan baik akan mampu menciptakan pemerintahan yang adil, berimbang, mampu mendengarkan aspirasi rakyat, dan transparan," ujar Titiek.

Putri Presiden kedua RI, Seoharto, itu, menekankan pentingnya menghadirkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.

Menurut dia, korupsi sangat mudah mengganggu stabilitas yang terjadi dalam sebuah negara.

Penelitian yang dilakukan Institute for Economic and Peace menyebutkan di sebuah negara dengan tingkat korupsi rendah, kenaikan angka korupsi tak terlalu berpengaruh pada situasi damai di dalam negeri tersebut.

Namun, hal berbeda terjadi pada negara yang korup di mana angka korupsinya masih tinggi. Sedikit saja kenaikan korupsi terjadi, akan sangat mengganggu perdamaian di negeri tersebut.

Korupsi, lanjut Titiek, berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Pembangunan berkelanjutan tak akan terlaksana jika korupsi merajalela. GOPAC menginginkan agar SDGs dapat dicapai bersama negara-negara IPU.

SDGs mencakup berbagai tujuan untuk dicapai pada tahun 2030 di antaranya pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga sistem pemerintahan yang baik.

Dengan terlaksananya SDGs, diharapkan semua warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan kebebasan.

Oleh karena itu, Titiek mengimbau kepada anggota parlemen sedunia untuk mengawasi penggunaan kekuasaan agar hak-hak itu tidak hilang atau dikorupsi.

"Kami ingin agar anggota parlemen sedunia bisa menyadari pentingnga kerangka global SDGs. Untuk menerapkan SDGs, sudah disusun parliamentarian handbook yang berisi best practices di seluruh dunia," kata politisi Partai Golkar itu.

Kompas TV Jalan tol ini menghubungkan Kota Palembang ke Indralaya sepanjang 22 kilometer.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Peretasan PDN Bukti Keamanan Data RI Lemah, Kultur Mesti Diubah

Nasional
Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Komisi I Desak Pemerintah Buat Satgas dan Crisis Center Tangani PDN

Nasional
Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Kaesang ke Sekjen PKS: Jangan Bawa-bawa Presiden, yang Ketum Kan Saya!

Nasional
PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

PDN Diretas, Pengelola sampai Pejabat Dinilai Patut Ditindak Tegas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Parpol Atas Manuver PKS Usung Anies-Sohibul di Pilkada Jakarta | Pemerintah Pasrah Data PDN Tak Bisa Dipulihkan

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Juli 2024

Nasional
Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Laporkan Persoalan PDN, Menkominfo Bakal Ratas dengan Jokowi Besok

Nasional
PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

PDN Diretas, Puan: Pemerintah Harus Jamin Hak Rakyat atas Keamanan Data Pribadi

Nasional
TB Hasanuddin Titipkan 'Anak' Bantu BSSN Buru 'Hacker' PDN

TB Hasanuddin Titipkan "Anak" Bantu BSSN Buru "Hacker" PDN

Nasional
Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Prabowo Ungkap Arahan Jokowi untuk Pemerintahannya

Nasional
Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Bantah PKS Soal Jokowi Sodorkan Namanya Diusung di Pilkada Jakarta, Kaesang: Bohong

Nasional
Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Diwarnai Demo Udara, KSAL Sematkan Brevet Kehormatan Penerbal ke 7 Perwira Tinggi

Nasional
Data PDN Tidak 'Di-back Up', DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Data PDN Tidak "Di-back Up", DPR: Ini Kebodohan, Bukan Masalah Tata Kelola

Nasional
Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Didesak Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDN, Budi Arie: Tunggu Saja

Nasional
Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Dalam Rapat, DPR Tanyakan Isu Adanya Kelalaian Pegawai Telkom dalam Peretasan PDN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com