Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Presiden: Kalau Hadapi Orang Papua, Penanganannya Beda

Kompas.com - 13/10/2017, 22:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden, Lenis Kagoya, menyayangkan peristiwa perusakan Kantor Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh massa pendukung salah satu calon kepala daerah di Tolikara, Papua.

Namun, Lenis berpendapat bahwa peristiwa itu sebenarnya tak perlu terjadi jika pihak Kemendagri menerima massa dengan baik dan menjelaskan duduk persoalan dengan baik pula.

"Mereka itu ingin diterima dengan baik. Setelah selesai pembahasan, pastinya pulang. Jadi kalau menghadapi orang Papua, penanganannya beda. Memang harus betul-betul melihat budayanya," ujar Lenis di kantornya, Jumat (13/10/2017).

Laporan yang ia terima, massa mengamuk setelah tak diizinkan untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Massa malah dihadapkan pada dua direktur jenderal.

Massa pun tidak mendapatkan penjelasan yang baik tentang keberadaan Mendagri. Alhasil, massa yang merasa diulur-ulur marah dan mengamuk.

Sebagai contoh, di kantornya sendiri. Lenis mengaku, banyak orang Papua yang sering datang ke kantornya dengan segala persoalan. Ia selalu menerima mereka dengan baik.

"Coba di sini, orang Papua itu antre ingin menemui saya. Mereka marah-marah juga, sama. Jadi memang mereka itu harus diterima lalu diberikan penjelasan persoalannya apa. Setelah diberi arahan, baru mereka pasti pulang. Namanya juga pemerintah, kan memang harus melayani mereka," ujar Lenis.

(Baca juga: Mendagri Minta Usut Aktor Penyerangan Kantor Kemendagri)

Sebelumnya, massa yang mengaku sebagai pendukung salah satu calon bupati Kabupaten Tolikara, Papua, menyerang dan merusak kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (11/10/2017).

Awalnya, massa yang berjumlah sekitar 30 orang menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kemendagri sejak Rabu pagi. Mereka menuntut Mendagri mengesahkan John Tabo-Barnabas Weya.

Pada Rabu sore, sekitar pukul 15.00 WIB, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Dirjen Otonomi Daerah menerima massa. Namun, massa menolak.

Mereka meminta langsung dipertemukan dengan Mendagri Tjahjo Kumolo. Padahal, saat itu Tjahjo tidak berada di kantor.

(Baca: Kronologi Saat Massa Merusak Kantor Kemendagri)

Di saat yang sama, sejumlah orang yang hendak diterima oleh Dirjen kembali lagi kepada massa yang berada di luar gedung Kemendagri sambil berteriak. Teriakan itu kemudian memprovokasi massa merangsek ke dalam gedung.

Sontak, massa masuk ke dalam area Kantor Kemendagri. Mereka membawa batu dan melemparkannya secara asal-asalan.

"Ada empat mobil, satu bus, rusak. Kaca beberapa gedung pecah, lalu beberapa pot bunga pecah. Satu kamera wartawan juga rusak karena kena batu," ujar Dirjen Otda Sumarsono, usai kejadian.

(Baca juga: Penjelasan Menteri Tjahjo soal Penyerangan terhadap Kantor Kemendagri)

Kompas TV Ada sembilan pegawai Kemendagri yang jadi korban serangan kelompok massa asal Tolikara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com