Kuda dari Warga untuk Jokowi Ditetapkan Jadi Milik Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuda pemberian warga yang dilaporkan Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi sudah ditetapkan sebagai milik negara.

"Sudah. Milik negara dan direkomendasikan dirawat oleh negara," kata Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono melalui pesan singkat, Kamis (12/10/2017).

Sebelumnya, Jokowi melaporkan pemberian kuda jenis Sandalwood yang merupakan pemberian warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kuda senilai Rp 70 juta itu diberikan warga saat Jokowi menghadiri Festival Sandalwood pertengahan Juli 2017 lalu.

(baca: Jokowi Laporkan Dua Kuda Senilai Rp 70 Juta Pemberian Warga Sumba ke KPK)

Selain Jokowi, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto juga melaporkan pemberian dua kuda jenis yang sama ke KPK.

KSAU melaporkan pemberian kuda itu pada 20 September 2017.

"Kita mengapresiasi pelaporan ini. Presiden menjadi teladan pelaporan gratifikasi, demikian (juga) KSAU," ujar Giri.

Giri melanjutkan, pelaporan itu sekaligus menekankan bahwa yang wajib menolak dan melaporkan gratifikasi adalah pegawai negeri, TNI, Polri, BUMN, BUMD, termasuk di dalamnya.

(baca: Alasan Jokowi Laporkan Pemberian Kuda Sandalwood ke KPK)

Giri menambahkan, sejak Januari 2017 hingga 30 September 2017, total gratifikasi yang telah ditetapkan menjadi milik negara sebesar Rp 113.390.692.271.

Jenis barang gratifikasi yang dilaporkan beragam, meliputi jam tangan mewah, berlian, pulpen mewah, perhiasan, kuda, lukisan, elektronik, tiket perjalanan, voucher dan sebagainya.

Presiden Jokowi sebelumnya melaporkan pemberian dua kuda berwarna cokelat kehitaman ke KPK.

Kuda jenis Sandalwood itu merupakan pemberian warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), saat Jokowi menghadiri Festival Sandalwood, pertengahan Juli 2017.

Dua kuda jantan Sandalwood itu berusia tujuh tahun. Kuda tersebut diantar ke Istana Bogor oleh Satpol PP Kabupaten Sumba Barat dan seorang dokter hewan.

Sebenarnya saat itu Jokowi tidak enak untuk menolak maupun mengembalikan kepada warga Sumba. Namun, akhirnya Jokowi memutuskan untuk melaporkannya ke KPK.