Penjelasan Menteri Tjahjo soal Penyerangan terhadap Kantor Kemendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Kantor Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (11/10/2017) siang.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kerusuhan tersebut dipicu oleh penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa Pilkada Tolikara.

Hingga kini, pihak yang kalah dalam sengketa masih menolak putusan MK dan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak melantik pihak yang menang, yakni Bupati dan Wakil Bupati terpilih Usman Wanimbo-Dinus Wanimbo.

Namun, Tjahjo mengatakan, Kemendagri tidak bisa membatalkan putusan MK. Kemendagri tetap harus melantik pasangan calon yang menang dalam pemungutan suara ulang (PSU).

"Prinsipnya kan tidak bisa lama-lama ditangguhkan pelantikannya. Sudah ada keputusan pemenang oleh MK. Akan menganggu pemerintahan dan pelayanan masyarakat nanti. Kemendagri sudah dialog dengan Gubernur Papua, Kapolda, dan Kodam," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu (11/10/2017).

(Baca: Kantor Kemendagri Dilempari Batu oleh Pendukung Calon Bupati Tolikara)

Ia pun menyayangkan pihak yang kalah sudah mengerahkan massa yang kemudian berbuat anarkistis dan merusak kantor Kemendagri.

Padahal, lanjut Tjahjo, ia sudah menerima pihak yang kalah dan menang untuk berdialog, sehingga tak ada yang dikesampingkan.

Saat ini, tutur Tjahjo, situasi di Kemendagri sudah kembali kondusif dan massa sudah diamankan.

"Saya sudah minta bantuan Polres Jakarta Pusat kalau massa masih nekat. Karena Kemendagri ring satu, dekat Istana, harus diamankan. Sekarang diperkuat Paspam, Satpol PP agar di malam hari jaga pagar kantor tanpa senjata. Saya minta jajaran Kemendagri jangan terpancing," ucap Tjahjo.