Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Dinilai Akan Jadi Ancaman Golkar Tak Populer di Pemilu

Kompas.com - 07/10/2017, 10:39 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi Ketua Umum DPP Partai Golkar mantap dijabat oleh Setya Novanto. Apalagi pasca dirinya bebas dari status tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan kartu kartu tanda elektronik (e-KTP).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit pun mengganggap sosok Novanto justru akan tetap menjadi ancaman bagi Golkar meski tak lagi menyandang status tersangka.

Sebab, mayoritas publik dinilai tak lagi punya respek dan percaya kepada Ketua DPR RI tersebut.

"Ancaman untuk tidak populer dalam Pilkada dan Pemilu yang akan datang. Akan ada resiko menolak Novanto dari internal Golkar. Ini partai pasti akan terbelah," kata Arbi kepada Kompas.com, Sabtu (7/10/2017).

Harusnya kata Arbi, Golkar segera mengganti Novanto selagi ada waktu untuk persiapan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 yang sudah bergulir tahapannya.

"Jadi saya kira justru lebih cepat pergantian ini lebih punya waktu Golkar untuk memperbaiki kepercayaan publik. Jadi jangan coba-coba Golkar menunda-nunda," kata Arbi.

Baca: Tujuh Kader Ditangkap KPK dalam Sebulan, Nusron Ingin Golkar Berbenah

Meski diakui Arbi, mengganti pucuk pimpinan partai berlambang pohon Beringin tersebut tak serta-merta menyelesaikan persoalan menguapnya kepercayaan publik terhadap Golkar.

"Ya tentu tidak segera otomatis. Tapi kan Golkar punya basis atau pijakan untuk memperbaiki diri dan bisa tumbuh kembali. Itu apabila pengganti Novanto itu adalah orang yang yang layak dipercaya," kata dia.

"Cuman ada konflik di dalam, pihak Novanto akan menunda-nunda terus, akan menghilangkan upaya untuk menggusur Novanto.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan bahwa Setya Novanto tetap dipertahankan sebagai ketua umum partai.

Sebab, kata Idrus, Novanto telah mengeluarkan memo bahwa dirinya tetap sebagai pemimpin tertinggi Golkar.

"Novanto kembali memimpin dan sudah juga mengeluarkan memo kepada saya untuk menyampaikan bahwa beliau akan kembali memimpin setelah sakit kemarin dan aktif sebagai Ketum DPP Partai Golkar. Enggak ada masalah," kata Idrus di Hotel The Sultan, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Baca: Sekjen Golkar Sebut Novanto Bikin Memo untuk Tegaskan Tetap Jadi Ketum

Idrus pun membantah soal adanya hasil kajian Tim Elektabilitas, termasuk rekomendasi penonaktifan Setya Novanto sebagai ketua umum.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com