Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Kader Ditangkap KPK dalam Sebulan, Nusron Ingin Golkar Berbenah

Kompas.com - 06/10/2017, 10:31 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I, Jawa, Sumatera DPP Partai Golkar, Nusron Wahid, menilai partainya perlu berbenah secara total agar jauh dari kesan koruptif.

Apalagi, ia juga menyinggung banyaknya kader Partai Golkar yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu bulan terakhir.

"Golkar perlu refleksi total mengenai perilaku politik kader. Ini kan dalam waktu satu bulan, tujuh yang ketangkap KPK," kata Nusron di sela rapat internal partai di Hotel The Sultan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Nusron menambahkan, Golkar memiliki jargon "Suara Golkar, Suara Rakyat". Sedangkan ketika pihaknya meminta data presentasi dari banyak lembaga survei, kehendak rakyat adalah menginginkan partai politik yang mendukung pemerintahan bersih.

Golkar, kata Nusron, perlu refleksi total agar betul-betul mencerminkan kehendak dan aspirasi rakyat. Banyaknya kader yang ditangkap KPK dalam waktu sebulan saja menunjukkan bahwa ada manajemen pengelolaan partai yang salah.

"Clean government, parpol yang pro terhadap pemberantasan korupsi, parpol yang jauh kadernya dari perilaku koruptif," kata dia.

(Baca juga: Pertahankan Novanto, Golkar Dinilai Akan Dihukum Publik pada Pemilu)

Nusron pun menginginkan agar rapat pleno dengan agenda terkait bisa segera dilakukan.

"Kalau kamu tanya saya, ya bikin secepatnya saja. Saya ingin masalah ini bisa tuntas, setuntas-tuntasnya," ucap mantan anggota DPR itu.

Adapun saat ditanya perihal wacana pergantian ketua umum partai yang sempat mengemuka, menurut dia, perlu ada perbaikan menyeluruh.

"Yang perlu diganti tidak hanya Ketum, yang perlu diganti cara pikir dan cara tujuan berpolitik kita. Kalau enggak kita ditinggalin rakyat," kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) itu.

(Baca juga: Soal Setya Novanto, Golkar Dianggap Sulit Menangkan Opini Lawan KPK)

Kompas TV Dari analisis internal Golkar, terjadi penurunan elektabilitas karena status tersangka Setnov.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com