Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amunisi Tajam Dititipkan ke TNI, Polri Anggap Ini yang Terbaik

Kompas.com - 06/10/2017, 17:26 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, Polri mencatat sejumlah rekomendasi terkait senjata yang dibacakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Salah satunya soal amunisi tajam Polri yang dititipkan di TNI.

Setyo mengatakan, pihaknya akan mematuhi rekomendasi tersebut.

"Kita ikut sajalah dengan Menko Polhukam. Ini yang terbaik menurut Menko Polhukam," ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

Setyo mengatakan, amunisi itu tetap bisa digunakan Polri jika diperlukan. Hanya saja tempat penyimpanan yang berbeda.

"Apabila diperlukan dapat digunakan dengan mekanisme yang sudah diatur," kata Setyo.

(Baca: Panglima TNI Terbitkan Rekomendasi soal 280 Senjata dan Amunisi Milik Polri)

Mekanisme tersebut, kata dia, masih akan diatur oleh kelompok kerja yang akan dibentuk. Saat ditanya apakah Polri perlu mengajukan izin untuk menggunakan amunisi tajam itu, Setyo berkelit.

"Yang dimaksud izin bagaimana. Itu kan birokrasi," kata Setyo.

Sebelumnya, sebanyak 280 pucuk senjata jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 milimeter dan 5.932 butir peluru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, Sabtu (30/9/2017).

(Baca: Wiranto Ungkap Penyebab Polemik Antar-Institusi soal Pengadaan Senjata)

Senjata milik Korps Brimob Polri tersebut tertahan di Gudang Kargo Unex.

Namun, sesuai rekomendasi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wiranto menyatakan bahwa amunisi tajam milik Polri yang diimpor itu akan diserahkan kepada pihak TNI. Dengan demikian, Polri membutuhkan satu proses tertentu untuk mendapatkan amunisi tersebut.

"Amunisi ada tiga macam, ada asap, ada gas air mata dan ada yang tajam. Amunisi tajamnya ini nanti dititip di Mabes TNI. Sehingga setiap saat kalau mau ambil dibutuhkan suatu proses untuk itu," kata Wiranto.

Kompas TV Untuk menyelesaikan polemik soal impor senjata, Menko Polhukam akan mengadakan rapat koordinasi pada Jumat (6/9) mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com