Menurut Mendagri, Tak Ada Hubungan antara Kepala Daerah Korup dan Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pilkada langsung tak serta merta menghasilkan kepala daerah yang korup.

Menurut dia, keduanya tak saling berhubungan.

"Secara kasuistis, urusan korupsi jangan dikaitkan dengan rekrutmen. Rekrutmen sudah bagus, pasti partai politik juga melalui psikotes, diklatnya sudah, setelah terpilih kami juga undang untuk diklatnya juga," kata Tjahjo, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan berbagai inovasi terkait pengawasan kepala daerah.

Baca: Hingga September 2017, 5 Kepala Daerah Terjaring OTT KPK, Siapa Saja Mereka?

Tjahjo berpandangan, korupsi yang menjerat sejumlah kepala daerah saat ini lebih bersifat personal.

Selain itu, menurut Tjahjo, masih banyak kepala daerah yang tak memahami Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sehingga kerap menerapkan kebijakan administratif yang berpotensi terjerat pidana korupsi.

Ia mengatakan, yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah memperketat sistem pengawasan di daerah sehingga menutup celah bagi kepala daerah yang akan melakukan korupsi.

Oleh karena itu, ia meminta tak ada lagi yang meributkan pilkada langsung dan mengaitkannya dengan tingginya tingkat korupsi.