Panglima TNI Mengaku Berpolitik Negara, Bukan Politik Praktis

BANTEN, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengakui bahwa sebagai panglima, dirinya juga berpolitik.

Namun, politik yang dia jalankan merupakan politik negara, bukan politik praktis.

Artinya, tindakan yang dia lakukan selama ini merupakan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan konstitusi.

Hal tersebut dia ungkapkan saat menanggapi pertanyaan wartawan terkait tudingan manuver politik yang dialamatkan kepada Gatot beberapa waktu belakangan ini.

"TNI dalam posisi netral dalam politik praktis. Ini yang penting, Panglima TNI pasti berpolitik. Politiknya adalah politik negara bukan politik praktis," ujar Gatot usai memimpin upacara dan tabur bunga di atas KRI dr. Soeharso-990 saat mengarungi perairan Selat Sunda, Banten, Selasa (3/10/2017).

"Sebagai panglima saya harus melaksanakan tugas sesuai konstitusi. Politik saya politik negara," tambahnya.

(baca: Manuver Panglima TNI Dianggap Bawa TNI ke Ranah Politik)

Gatot menuturkan, selama 72 tahun berdiri, TNI selalu memastikan posisinya di tengah masyarakat.

Hal itu, lanjut Gatot, sejalan dengan tema HUT ke-72 TNI tahun 2017, yakni 'Bersama Rakyat, TNI Kuat'.

(baca: Di Rapat Kabinet, Jokowi Perintahkan Jangan Buat Gaduh)

Ia mengatakan, sejarah telah membuktikan bahwa TNI tidak pernah berjuang sendirian dalam perang merebut kemerdekaan.

Oleh karena itu, Gatot menegaskan bahwa TNI akan selalu berpihak pada rakyat dan bersikap netral dalam politik praktis.

"TNI tidak pernah berjuang sendiri selalu bersama dengan rakyat. Maka sentral kekuatan TNI adalah bersama rakyat. Tanpa rakyat TNI tidak ada apa-apanya," kata Gatot.