Cara Gubernur Ganjar Tingkatkan Partisipasi Perempuan di Parlemen

SEMARANG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap kalangan perempuan agar dapat menduduki jabatan politik, baik sebagai anggota DPR dan DPRD.

Para perempuan harus didorong agar kuota perempuan terpenuhi minimal 30 persen. Mereka harus dibekali keterampilan agar dapat bersaing dengan anggota DPR dari kalangan laki-laki.

"Mendorong 30 persen itu sulit bagi perempuan. Kalau pakai nomor urut, misalnya tiga besar ada salah satu perempuan pasti terpenuhi," kata Ganjar, seusai pelatihan Kapasitas Politik Perempuan bagi Calon Legislatif di Pileg 2019, Rabu (13/9/2017).

Namun, usulan tiga besar salah satunya perempuan itu tak bisa dilaksanakan. Hal itu karena mekanisme pemilihan didasarkan bukan atas nomor urut, melainkan suara terbanyak.

Ganjar mengatakan, perlu peningkatan kapasitas bagi perempuan agar dapat bersaing. Selama menggunakan sistem suara terbanyak, kuota perempuan 30 persen sulit digapai.

"Pelatihan tadi untuk mengenali sistem yang baru, ketika masuk calon tahu caranya menghitung, masuk DPRD tahu dan mengawal teknis pemilu," ujarnya.

Selain itu, para perempuan juga dilatih untuk mengemas cara berkomunikasi dengan konstituen. Ketika berkampanye, mereka diminta menyampaikan hal-hal kreatif agar menarik minat masyarakat.

"Masang gambar, kemudian tulisannya, dibantu semua. Alat kampanye di sosmed, tatap muka semua dibantu," katanya.

Para calon perempuan, tambah dia, juga harus paham data dan isu di daerah. Di Kabupaten Brebes, misalnya, isu menarik adalah tingginya angka kematian bayi. Para calon harus mampu mengemas isu itu sebagai bahan kampanye.

"Jadi marketing-lah karena isu sudah ada," tambahnya.

Partisipasi perempuan di DPR sendiri mengalami pasang surut. Tahun 2004, partisipasi perempuan 14 persen, kemudian naik di 2009 menjadi 19 persen, dan 2014 turun menjadi 17 persen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jateng, Sri Kusuma Astuti, mengatakan, perempuan yang duduk di parlemen Jateng baru 22 persen.

Jateng masih kalah dari Sulawesi Utara yang sudah dapat memenuhi kuota minimal.

"Rendahnya partisipasi perempuan ke DPR atau DPRD karena SDM. Kami ingin meningkatkan partisipasi calon perempuan pada 2019," tambah Kusuma.