Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Partai Peserta Pemilu 2014 Tetap Harus Diverifikasi

Kompas.com - 27/09/2017, 18:59 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA,KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan partai peserta Pemilu 2014 atau partai politik (parpol) yang pernah lolos dalam Pemilu terakhir tetap harus melalui proses verifikasi.

Verifikasi bagi partai peserta Pemilu tersebut dikarenakan ada pemekaran wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menuturkan, mengacu Pasal 173 ayat 2, bahwa untuk dapat menjadi peserta Pemilu, parpol harus memiliki pengurus di seluruh provinsi.

"Nah, pertanyaannya yang lolos Pemilu terakhir, berapa jumlah provinsinya (saat diverifikasi sebelumnya)? 33. Kalau sekarang 34 provinsi, berarti kan ada yang kurang (ada yang belum diverifikasi). Jadi, belum memenuhi syarat itu," kata Hasyim dalam sosialisasi PKPU terkait verifikasi parpol, Jakarta, Rabu (27/9/2017).

(Baca: KPU Minta UU Pemilu Direvisi jika MK Kabulkan Uji Materi soal Verifikasi Parpol )

Hasyim mencontohkan, di daerah otonomi baru (DOB) Kalimantan Utara, seluruh parpol harus memenuhi tahapan verifikasi di situ. Demikian juga untuk kabupaten/kota yang masuk ke DOB tersebut.

"Meskipun dulu kabupaten/kota di sana pernah diverifikasi, tapi kan dulu bagian dari Kalimantan Timur. Sekarang statusnya sudah berubah menjadi bagian dari Kaltara," imbuh Hasyim.

Sebaliknya, apabila ada kabupaten/kota baru atau pemekaran di suatu wilayah Provinsi, maka parpol juga harus memenuhi tahapan verifikasi di situ. Sebab, akan diperhitungkan apakah adanya pemekaran kabupaten/kota itu mempengaruhi syarat 75 persen kepengurusan di tingkat Provinsi.

"Yang jelas diverifikasi adalah Kaltara bagi parpol peserta Pemilu 2014 atau yang sudah pernah dinyatakan lolos memenuhi syarat peserta Pemilu atau sudah pernah lolos verifikasi parpol," kata Hasyim.

Kompas TV Salah satu aturan yang masih alot dibahas adalah presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com