Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaporan ke Polisi Terkait Film yang Dibuat? Ini Kata Dandhy

Kompas.com - 18/09/2017, 04:04 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sutradara film dokumenter, Dandhy Dwi Laksono, tak memungkiri jika ada pihak yang tidak suka atas karya yang dibuatnya.

Dandhy pun tidak mengelak saat ditanya apakah pelaporan terhadap dia ke polisi juga terkait film dokumenter yang dibuat. 

Namun, ia mempersilakan pihak yang tidak suka dengan karyanya untuk terbuka menyampaikan kritik kepada dirinya.

"Dari film-film yang saya bikin, monggo, saya tunggu, disampaikan saja secara gentle (jantan)," kata Dandhy di kantor Asosiasi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Kwitang, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Dandhy dilaporkan ke polisi oleh Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) karena tulisan yang diunggah ke akun Facebook miliknya. Tulisan itu dianggap menghina Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri.

(Baca juga: YLBHI: Pelaporan Dandhy Dwi Laksono Tak Sesuai Spirit PDI Perjuangan)

Menurut Dandhy, inti dari tulisan yang ia paparkan di akun Facebook itu bukan membandingkan antara Aung San Suu Kyi dengan Megawati. Melainkan, Dandhy lebih menyoroti tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Tulisan itu pun, menurut dia, berdasarkan fakta dan data-data.

"Dari awal saya ingin menulis bagaimana Indonesia belajar dari Rohingya, bukan membandingkannya dengan Megawati seperti framing pelapor," kata dia.

Dandhy mengaku tak ingin berspekulasi terlalu jauh perihal tujuan Repdem melaporkannya ke polisi. Dia menyayangkan jika nantinya laporan tersebut ditindaklanjuti kepolisian. Sebab, langkah itu menjadi penegas adanya upaya meredam kebebasan menyatakan pendapat.

(Baca: Dandhy Nilai Pelaporan atas Tulisannya adalah Upaya Bungkam Kebebasan Berekspresi)

Dia menceritakan, pada 2014 lalu sempat menghadapi persoalan yang hampir serupa. Saat itu Dandhy masih menjabat sebagai salah satu pengurus AJI.

Ia mengaku, kala itu kerap melontarkan kritik kepada media-media arus utama yang ikut berpihak dalam Pemilihan Presiden 2014. Salah satu pihak dari televisi swasta pun gerah.

"Ditantang debat sama pimred (pemimpin redaksi)-nya, saya ladenin," kata pria yang pernah bekerja di sejumlah media, termasuk televisi itu.

Selain itu, Dandhy mengaku pernah membuat film dokumenter berjudul Samin vs Semen. Film itu menceritakan tentang konflik masyarakat atas pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Menurut dia, ada pihak yang tidak suka. Kemudian, pihak tersebut juga membuat film berjudul Sikep, Samin, Semen sebagai tandingan dari film karya Dandhy.

Halaman:


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com