Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Elza Syarief Minta Penundaan Pemeriksaan Terkait Laporan Akbar Faisal

Kompas.com - 15/09/2017, 13:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Elza Syarief sedianya dimintai keterangan oleh Bareskrim Polri terkait laporan anggota Komisi III DPR-RI Akbar Faisal, Senin (18/9/2017).

Elza dilaporkan Faizal karena dianggap memberikan kesaksian palsu di depan penyidik dan persidangan mantan anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani.

Namun, Elza tidak dapat memenuhi undangan polisi sebagai terlapor.

Pengacara Elza, Kapitra Ampera mengatakan, kliennya pada Senin pekan dapan, masih berada di luar negeri.

"Bu Elza diundang karena hari ini berangkat ke Seoul maka kami yang mewakili," ujar Kapitra di Bareskrim Polri, Jakarta.

(baca: Merasa Ada Ancaman, Elza Syarief Minta Perlindungan ke KPK)

Kapitra meminta agenda pemeriksaan diundur hingga Elza kembali ke Indonesia.

Terkait laporan terhadap Elza, Kapitra menganggap laporan Faizal adalah palsu. Bukti yang dilampirkan untuk melaporkan Elza bukanlah sesuatu yang berdasarkan fakta.

Elza, kata Kapitra, tidak memberikan kesaksian palsu sebagaimana yang dituduhkan.

Elza justru mengungkapkan apa yang dia ketahui dan diceritakan Miryam kepada dirinya.

(baca: Elza Syarief: Miryam Merasa Diadili dan Dianggap Pengkhianat oleh DPR)

Dalam sidang, Elza menyebut Miryam pernah dipanggil oleh sejumlah anggota DPR, termasuk Faizal, sebelum bersaksi di sidang kasus dugaan korupsi e-KTP.

"Tapi ada yang menarik bahwa Akbar Faizal harus mulai belajar sistem cara hukum pidana pengadilan karena KUHAP yang boleh menyatakan saksi memberikan keterangan palsu adalah majelis hakim," kata Kapitra.

(baca: Elza Syarief Laporkan Balik Akbar Faizal ke Polisi)

Tak terima, Elza melaporkan balik Faizal ke Polda Metro Jaya. Elza menilai Akbar telah memfitnahnya dengan menyebut dirinya sebagai kaki tangan terpidana kasus korupsi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com