Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentang Petani, di Dalam dan Luar Istana Presiden...

Kompas.com - 13/09/2017, 08:45 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo bicara soal upaya meningkatkan kesejahteraan petani, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Di saat bersamaan, di seberang Istana Merdeka, para petani perempuan dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, melakukan aksi demonstrasi yang menolak pembangunan pabrik semen karena dianggap merusak lingkungan.

Situasi kontras tersebut terjadi pada Selasa (12/9/2017) siang.

Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran terkait mengatakan, harus ada perubahan paradigma dalam membantu para petani. Menurut Jokowi, selama ini pemerintah selalu berkutat pada proses budidaya.

Namun, pemerintah lupa bahwa petani akan mendapat untung besar dari proses bisnisnya.

"Inilah paradigma yang harus berubah. Jangan sampai terlalu berkutat di sektor budidaya yang berkaitan dengan benih, pupuk, insektisida," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas dengan topik "Mengkorporasikan Petani", di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

"Betul itu penting, tapi kalau kita ingin beri keuntungan besar, sekali lagi, paradigma harus kita ubah. Kita harus masuk ke sektor proses bisnisnya, proses agrobisnisnya," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi Ingin Paradigma Diubah agar Petani Dapat Untung Besar)

Jokowi ingin agar petani memiliki industri benih dan pengolahan sendiri. Selain itu, Jokowi juga meminta agar petani memiliki aplikasi produksi, penggilingan modern, dan kemasan yang langsung berada di satu lokasi.

"Sekarang ini juga harganya enggak mahal, memiliki penggilingan modern ini tidak mahal kalau di back up oleh perbankan. Asal hitung-hitungannya feasible, asal bank masuk ke sana dan dihitung bankable, ya itu yang kita cari," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, proses-proses agrobisnis inilah yang sebetulnya akan memberikan nilai tambah yang besar. Petani, kata Jokowi, harus berkumpul dalam kelompok besar.

Selain para menteri kabinet kerja terkait, hadir juga dalam rapat ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Jokowi juga mengundang pemilik koperasi Arrohmah, Luwarso yang dinilai sukses menerapkan sistem agrobisnis pertanian yang baik.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com