Tentang Petani, di Dalam dan Luar Istana Presiden...

Di saat bersamaan, di seberang Istana Merdeka, para petani perempuan dari Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, melakukan aksi demonstrasi yang menolak pembangunan pabrik semen karena dianggap merusak lingkungan.

Situasi kontras tersebut terjadi pada Selasa (12/9/2017) siang.

Jokowi dalam rapat terbatas bersama jajaran terkait mengatakan, harus ada perubahan paradigma dalam membantu para petani. Menurut Jokowi, selama ini pemerintah selalu berkutat pada proses budidaya.

Namun, pemerintah lupa bahwa petani akan mendapat untung besar dari proses bisnisnya.

"Inilah paradigma yang harus berubah. Jangan sampai terlalu berkutat di sektor budidaya yang berkaitan dengan benih, pupuk, insektisida," kata Jokowi saat memimpin rapat kabinet terbatas dengan topik "Mengkorporasikan Petani", di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

"Betul itu penting, tapi kalau kita ingin beri keuntungan besar, sekali lagi, paradigma harus kita ubah. Kita harus masuk ke sektor proses bisnisnya, proses agrobisnisnya," ucap Jokowi.

(Baca: Jokowi Ingin Paradigma Diubah agar Petani Dapat Untung Besar)

Jokowi ingin agar petani memiliki industri benih dan pengolahan sendiri. Selain itu, Jokowi juga meminta agar petani memiliki aplikasi produksi, penggilingan modern, dan kemasan yang langsung berada di satu lokasi.

"Sekarang ini juga harganya enggak mahal, memiliki penggilingan modern ini tidak mahal kalau di back up oleh perbankan. Asal hitung-hitungannya feasible, asal bank masuk ke sana dan dihitung bankable, ya itu yang kita cari," ucap Jokowi.

Jokowi menilai, proses-proses agrobisnis inilah yang sebetulnya akan memberikan nilai tambah yang besar. Petani, kata Jokowi, harus berkumpul dalam kelompok besar.

Selain para menteri kabinet kerja terkait, hadir juga dalam rapat ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Jokowi juga mengundang pemilik koperasi Arrohmah, Luwarso yang dinilai sukses menerapkan sistem agrobisnis pertanian yang baik.

Sementara para jajaran kabinet kerja mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi, para petani Kendeng menyimak kuliah umum dari Direktur Pusat Studi Agraria IPB Satyawan Sunito.

Satyawan menyayangkan pemerintah yang tidak kunjung menghentikan aktivitas industrial PT Semen Indonesia di kawasan pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Padahal, putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan tuntutan dari petani.

"Pada dasarnya, keputusan MA dan penelitian yang ditugaskan oleh Presiden Jokowi, sebenarnya memenangkan tuntutan penduduk dan membenarkan pandangan penduduk mengenai ekosistem di Kendeng itu. Tapi rupanya itu tak cukup untuk menyetop kegiatan industri yang ada di sana," ujar Satyawan.

(Baca: Ada Kuliah Lapangan soal Kendeng di Seberang Istana)

Satyawan melanjutkan, maka tidak heran jika aksi petani Kendeng terus berlanjut. Bahkan, aksi tersebut diklaim semakin mendapatkan simpati besar dari masyarakat dan bentuk aksi unjuk rasa juga kian bervariasi.

"Harus diingat juga, umumnya kita mendengar itu hanya Semen Indonesia. Seolah-olah hanya ada satu pelaku di sana. Tapi kita lupa ada puluhan konsesi ekstraksi bahan dasar semen di Kendeng itu. Skala besar, menengah dan kecil," ujar Satyawan.

Selain para petani, peserta kuliah lapangan itu terdiri dari mahasiswa, aktivis, dan akademisi.

Protes petani Kendeng yang digelar di depan Istana Kepresidenan sebenarnya sudah dimulai sejak tahun lalu, tepatnya 12 April 2016.

Para petani memprotes pembangunan dan aktivitas pabrik PT Semen Indonesia di wilayah Kendeng, yang dianggap bisa merusak lingkungan dan mematikan mata pencaharian mereka.

Aksi mereka menarik perhatian karena dilakukan dengan mengecor kaki. Ini bermakna bahwa para petani terbelenggu dengan pembangunan pabrik semen.

Namun, aksi itu berubah menjadi tragedi dengan meninggalnya seorang petani bernama Patmi, yang ikut dalam aksi mengecor kaki.

(Baca: Wafatnya Patmi dan Solidaritas Perjuangan untuk Para Petani Kendeng)

Pada 2 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menemui sembilan petani tersebut. Kepada mereka, Presiden berjanji segera memerintahkan jajarannya untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) terkait dampak pembangunan pabrik semen pada wilayah Kendeng.

Selama KLHS dilakukan, Jokowi berjanji operasi yang dilakukan PT Semen Indonesia dihentikan. Selain itu, pada 5 Oktober 2016 Mahkamah Agung juga mengabulkan tuntutan petani Kendeng agar membatalkan izin operasi PT Semen Indonesia.

Namun, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo justru menerbitkan izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia. Petani Kendeng pun kembali melakukan aksi unjuk rasa di Istana.

Mereka meminta Jokowi menepati janjinya dengan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar. Namun, tuntutan itu ditolak oleh Jokowi.

Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengaku sudah menyampaikan tuntutan para petani tersebut kepada Presiden. Namun, Presiden tidak mau mencabut izin yang diterbitkan Ganjar tersebut karena merupakan wewenang pemerintah daerah.

"Itukan memang pemda punya kewenangan buat (menerbitkan) izin itu, tidak semua dari Presiden," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017) lalu.

Hingga saat ini, KLHS tahap II yang dilakukan pemerintah masih belum juga rampung. PT Semen Indonesia masih beroperasi. Petani Kendeng masih menuntut janji Jokowi dari sebrang Istana.