Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Dua Tahun Tak Ada Polisi yang Ditangkap, Ini Kata Pimpinan KPK

Kompas.com - 10/09/2017, 14:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga hampir dua tahun sejak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV dilantik, belum ada satu pun anggota Polri yang ditangkap atau dijadikan tersangka dalam kasus korupsi.

Padahal, dalam beberapa kali operasi tangkap tangan, KPK menangkap hampir unsur penegak hukum, mulai dari jaksa, hakim hingga pengacara.

Lantas, apa kata pimpinan KPK terkait hal tersebut?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberi penjelasan terkait hal itu saat ditemui di sela-sela kegiatan KPK di Indonesia Book Fair, di Jakarta Convention Center, Sabtu (9/9/2017).

Menurut Saut, untuk menilai hal itu tidak perlu dipandang apakah ada atau tidakny polisi yang ditangkap KPK. Saut tidak menampik bahwa mulai ada perbaikan di internal Polri dalam hal pemberantasan korupsi.

"Pemberantasan korupsi secara total itu yang paling penting kan implikasinya, orang mau berubah apa tidak. Saya mau tanya, cicak vs buaya pertama, kedua, ketiga, apa ada hasilnya? Makanya, yang penting ada perubahan," ujar Saut.

(Baca juga: Kapolri: Teman-teman KPK Enak, Anggaran Tak Terbatas)

Saut melanjutkan, kegiatan penindakan tidak selalu harus diterapkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Apalagi KPK memiliki fungsi pencegahan, koordinasi dan supervisi dengan penegak hukum.

Menurut Saut, koordinasi dengan Kepolisian RI semakin diperkuat dalam beberapa waktu terakhir.

"Ketika Kapolri bilang ingin berubah, kami dengar banyak Kapolda diganti, dipecat, dan itu lebih smooth kan? Oke kalau ketemu ya kami bawa, tapi kalau masih terkait proses manajemen, ya kami kasih solusi, sama seperti kami lakukan di Bea Cukai," kata Saut.

"Kalau dengan fungsi koordinasi supervisi semua lembaga penegak hukum lebih efektif, itu akan lebih bagus daripada kami berdarah-darah," ujar dia.

Cukup bukti

Meski demikian, menurut Saut, KPK tidak akan segan-segan untuk menangkap anggota Polri apabila ditemukan bukti cukup yang mengarah pada indikasi korupsi.

Mantan staf ahli Kepala Badan Intelijen Negara itu mengatakan, KPK ingin lebih berhati-hati saat melakukan proses hukum terhadap penegak hukum, khususnya polisi.

"Itu proses saja, kalau cukup bukti pasti kami lakukan (penangkapan). Untuk membawa itu kan enggak gampang. Orang sekarang semakin hati-hati, semakin kalem," kata Saut.

Kompas TV Ini Hasil Survei Anti Korupsi Tahun 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com