Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Pak Jokowi Harus Sampaikan ke Myanmar, Tirulah Indonesia

Kompas.com - 03/09/2017, 12:16 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengutuk keras peristiwa kekerasan Rohingya di Myanmar. Terlebih peristiwa tersebut kembali terjadi pada momentum Idul Adha.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, Presiden Joko Widodo perlu menyampaikan secara tegas kepada Myanmar untuk menghentikan tragedi tersebut.

"Supaya Pak Jokowi menyampaikan dengan tegas dan terbuka kepada pemimpin Myanmar untuk hentikan tragedi ini. Tirulah Indonesia bagaimana menghadirkan harmoni antara Muslim dan Buddha supaya di sana pun masalah bisa diselesaikan," ujar Hidayat di sela acara pemotongan hewan qurban di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Hidayat menambahkan, penting bagi umat Muslim di Indonesia untuk saling mengingatkan agar isu tersebut tak dikompori dan melebar ke mana-mana.

"Karena di Indonesia kerentanan ini bisa terjadi," tuturnya.

(Baca juga: PBB: Sudah 27.000 Warga Muslim Rohingya Lari dari Myanmar)

 

Anggota Komisi I DPR itu juga menilai perlunya organisasi umat Buddha di Indonesia mengirimkan perwakilan ke Myanmar untuk berkomunikasi dan menyampaikan bahwa relasi antara Muslim dan Buddha sangat baik di Indonesia, meski penganut agama Buddha menjadi minoritas.

Perlu pula dijelaskan bahwa umat Buddha di Indonesia pun ikut menolak perilaku genosida dan intoleran seperti yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya.

"Diplomasi ini akan sangat baik dan membantu " tuturnya.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga Minggu (27/8/2017), dengan hampir 100 orang tewas.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut untuk hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Pemerintah telah mengevakuasi setidaknya 4.000 warga desa non-Muslim di tengah bentrokan yang berlangsung di Rakhine barat laut. Ribuan Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan PBB dan utusan khusus untuk Rohingya, Kofi Annan terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia secara resmi melalui ini Menlu telah melakukan koordinasi dengan sekjen PBB dan juga utusan khusus untuk Rohingya Kofi Annan dan kami benar-benar mengutuk dan menyesalkan kejadian itu dan Presiden telah menyampaikan sikapnya," ucap Pram, sapaannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

Karena itu, dia berharap pemerintah Myanmar memberikan perhatian khusus. Apalagi, permasalahan ini sudah menjadi buah bibir di dunia internasional.

 

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar Tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

BMKG Sebut Udara Terasa Lebih Gerah karena Peralihan Musim

Nasional
Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com