PBB dan ASEAN Diminta Bersikap Tegas Atasi Kekerasan Terhadap Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya tidak hanya mendesak pemerintah Indonesia turun tangan mengatasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Myanmar.

Mereka juga menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara ASEAN bersikap tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

Seruan itu disampaikan dalam aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017).

(baca: Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar)

"Kami mendesak PBB untuk sungguh-sungguh mengatasi tragedi kemanusiaan yang telah terjadi lama di Myanmar," ujar Andi Sinulingga, salah satu peserta aksi di depan Kedutaan Myanmar, Sabtu.

Menurut Andi, PBB dapat segera bersikap karena untuk waktu yang lama, Pemerintah Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

Komunitas profesional dari berbagai bidang ini juga mendesak negara-negara di kawasan ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar, agar menhentikan genosida.

"Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan," kata Andi.

(baca: "Kami Dengar, Orang-orang Berteriak Bakar, Bakar, Bakar...")

Selain itu, komunitas profesional juga menyuarakan perlunya digelar pengadilan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

PBB mengatakan hampir 40.000 warga Rohingya mengungsi ke Banglades dalam sepekan terakhir.

Krisis terbaru dipicu oleh serangan oleh milisi Rohingya terhadap beberapa pos keamanan pekan lalu, yang kemudian dibalas dengan aksi militer oleh pemerintah Myanmar.

Sumber militer Myanmar mengatakan, tak kurang dari 400 orang tewas dalam gelombang kekerasan terbaru ini.