Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Pemerintah Lamban, Kenapa Diam Saja pada Myanmar soal Rohingya?"

Kompas.com - 03/09/2017, 10:27 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia diminta untuk mengambil tindakan tegas menyikapi persoalan konflik Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pasalnya, korban tewas karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya terus bertambah.

"Pemerintah sangat lamban, kenapa diam saja kepada Myanmar? Di Indonesia saja ada 4.000 pengungsi Rohingnya enggak terurus," kata Sekretaris Jenderal Komite Advokasi untuk Muslim Rohingya Arakan (Kamra) Bernard Ali Jabbar di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

Padahal, jumlah kaum Rohingya makin hari makin sedikit karena tewas menjadi korban kekerasan militer Myanmar sejak beberapa tahun lalu.

"Dulu 4 juta jiwa kaum Rohingya tersebar di beberapa wilayah di Myanmar. Tapi karena konflik yang berkepanjangan, genosida yang dilakukan. Sekarang hanya tinggal 1 juta jiwa yang tertinggal di Rohingya," kata dia.

Dengan fakta itu, menurut Bernard, harusnya Indonesia dengan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di dunia harus bisa menjadi contoh global untuk peduli kepada Rohingya di Myanmar.

Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Kita paling dekat, harusnya bisa jadi contoh dunia dengan umat Islam kita yang terbesar di dunia. Pemerintah harus bersungguh-sungguh mencari jalan keluar, kalau bisa Indonesia jadi pelopor pertama," katanya.

(Baca juga:Alasan Mengapa Pemerintah Perlu Intervensi Myanmar soal Rohingya)

Kesungguhan pemerintah, lanjut Bernard, bisa diwujudkan dengan menekan Duta Besar Myanmar untuk Indonesia untuk mengakhiri persoalan ini.

"Duta besarnya ditekan atau dikembalikan ke negara asalnya. Kami minta Pemerintah sungguh-sungguh, bahkan kalau mereka perlu difasilitasi ke Australia, atau negara lainnya, atau diberikan kewarganegaraan lah," tuturnya.

Demo ke kedutaan

Sementara itu, Kamra, lanjut dia, akan menggelar aksi demonstrasi di depan Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017) mendatang.

Kemarin, Sabtu (2/9/2017), massa yang tergabung dalam Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan juga telah melakukan aksi unjuk rasa yang sama.

"Kami hadir untuk lakukan solidaritas atas kedholiman yang dilakukan militer Myanmar. Kami akan datangi Kedubes Myanmar," kata Bernard.

Rencananya aksi tersebut akan diawali dengan melakukan longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Kedutaan Besar Myanmar di Jalan H Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Pengunjuk rasa membakar poster bergambar tokoh Myanmar Aung San Suu Kyi di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.
"Jadi hari Rabu nanti kami kumpul di HI, longmarch ke Kedubes Myanmar," ucap Bernard.

Dia pun juga mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) atau elemen masyarakat lainnya yang peduli akan tragedi kekerasan kepada kaum Rohingya untuk turut ambil bagian melakukan aksi demonstrasi massa.

"Kami takkan henti-hentinya bantu Rohingya. Kami undang ormas Islam dan komunitas lain yang peduli, untuk datang ke tempat ini, demonstrasi bersama-sama," ujarnya.

"Besok juga ada aksi Save Rohingya di candi Borobudur, di Medan dan tempat lain di Indonesia. Kami sudah beberapa kali berangkat ke sana beri bantuan. Tengah September kami akan ke sana," tambah Bernard.

Sebelumnya, komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya mendesak agar Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Dissenting Opinion', Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani 'Cawe-cawe' Presiden

"Dissenting Opinion", Hakim Arief Nilai Mahkamah Etika Nasional Perlu untuk Tangani "Cawe-cawe" Presiden

Nasional
Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Djarot PDI-P: Di Dalam maupun Luar Pemerintahan Sama-sama Baik

Nasional
Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Tanggapi Putusan MK, Jokowi: Tuduhan Kecurangan Tak Terbukti, Ini Penting

Nasional
Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Prabowo: Berkah Politis di Jalan Kontroversi dan Tantangan Besarnya

Nasional
Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Respons Putusan MK, Jokowi: Saatnya Kita Bersatu, Bekerja, Membangun Negara

Nasional
Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Anies-Muhaimin: Pilpres Telah Usai, Selamat Bekerja Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Saksi Sebut Kementan Tiap Bulan Keluarkan Rp 43 Juta untuk Bayar Cicilan Alphard SYL

Nasional
Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Selain Kirim Bantuan, Mensos Risma Akan Pasang Alarm Bencana di Gunung Semeru

Nasional
PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

PDI-P Tegaskan Gugatan atas KPU ke PTUN Dilanjutkan, meski Sudah Ada Putusan MK

Nasional
Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Usai Putusan MK, Ganjar-Mahfud Lapang Dada, PDI-P Beri Catatan

Nasional
Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Pemerintah Rancang Peta Jalan Cegah Kekerasan Anak di Ranah Daring

Nasional
Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah 'Kondangan' Pakai Anggaran Kementan

Saksi Sebut SYL Beli Kado Emas untuk Hadiah "Kondangan" Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Wajah Suram Demokrasi Indonesia

Nasional
Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Mengevlog di Hari Putusan Sengketa Hasil Pilpres yang Menangkan Prabowo-Gibran...

Nasional
'Dissenting Opinion' Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

"Dissenting Opinion" Pertama dalam Sejarah Sengketa Pilpres, Hampir Bikin Pemilu Ulang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com