Sikapi Rohingya, Pemerintah Didesak Tarik Dubes RI di Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Komunitas masyarakat profesional bagi kemanusiaan Rohingya mendesak Pemerintah Indonesia menarik Duta Besar RI di Myanmar.

Hal ini sebagai sikap tegas terkait terus berlangsungnya kekerasan mematikan terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

Desakan itu disuarakan dalam aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/2/2017).

"Kami mendesak pemerintah menarik Duta Besar Indonesia di Myanmar. Itu adalah satu bentuk perlawanan kita, bahwa Indonesia tidak menyetujui pelanggaran hak asasi manusia," ujar Irfan Gani, salah satu koordinator aksi.

(baca: Kalangan Profesional Gelar Aksi Damai Tolak Kekerasan di Rohingya)

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.

Menurut Irfan, penarikan duta besar dan pemutusan hubungan diplomatik adalah suatu hukuman yang harus dibayar pemerintah Myanmar.

Para kalangan profesional menilai Indonesia tidak boleh memberikan toleransi pada aksi kekerasan dan penghilangan nyawa.

"Indonesia perlu melakukan tindakan nyata," kata Irfan.

(baca: "Kami Dengar, Orang-orang Berteriak Bakar, Bakar, Bakar...")

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam beberapa hari terakhir, dengan hampir 100 orang tewas.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.

Kekerasan juga membuat ribuan Muslim Rohingya khawatir dan melarikan diri ke perbatasan Bangladesh.

(baca: PBB: Sudah 27.000 Warga Muslim Rohingya Lari dari Myanmar)

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengaku telah menghubungi Penasihat Keamanan Nasional Myanmar dari Aung San Suu Kyi, U Thaung Tun.

Langkah ini dilakukan terkait situasi di negara bagian Rakhine Myanmar yang kembali bergejolak selama beberapa hari terakhir.

Kepada U Thaung Tun, Retno menyampaikan agar Pemerintah Myanmar lebih mengutamakan menangani masalah kemanusiaan terlebih dulu sehingga tak menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.