PMKRI Minta Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAM di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) meminta Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan berbagai permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, khususnya di tanah Papua.

Hal ini disampaikan PMKRI saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Ketua Presiden PMKRI Angelo Wake Kako mengatakan, pihaknya tidak ingin niat baik Pemerintah Jokowi yang selama ini fokus membangun Papua akhirnya tidak dihargai karena terus bermunculan peristiwa pelanggaran HAM.

Ia mencontohkan peristiwa terakhir adanya penembakan oleh oknum aparat yang menewaskan satu warga di Deiyai, Papua.

"Kami berharap agar pemerintah segera menuntaskan persoalan HAM di Indonesia, khususnya Papua" kata Angelo dalam keterangan tertulisnya.

Menanggapi permintaan PMKRI itu, kata Angelo, Presiden berjanji akan berupaya menyelesaikan persoalan HAM di Papua. Namun, Jokowi mengakui pemerintah masih membutuhkan waktu.

Saat ini, pemerintah terus membangun komitmen untuk mengarahkan penanganan persoalan di Papua dari pendekatan kemanan menuju pendekatan kesejahteraan.

Angelo mengatakan, ikhtiar pemerintah membangun dari pinggiran secara perlahan sudah mulai dirasakan, yang ditandai dengan bergesernya koefisien gini, dari 0,42 pada 2014 ke 0,39.

Sebagai organisasi yang memiliki basis terbesar di wilayah perbatasan, khususnya perbatasan darat seperti di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua, PMKRI mengapresiasi geliat pembangunan kawasan perbatasan.

"Dengan harapan tidak mengesampingkan pembangunan sumber daya manusianya," kata dia.

(Baca juga: Pendekatan Keamanan Dinilai Turunkan Kepercayaan Warga Papua kepada Jokowi)

Dalam kesempatan tersebut, PMKRI juga menyatakan dukungan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PMKRI menganggap aturan tersebut menandakan ketegasan pemerintah dalam menghadapi ormas anti-Pancasila dan radikal.

"Namun, tadi kami sampaikan ke Bapak Presiden bahwa perppu bukan solusi final terhadap masalah bangsa ini. Persoalan kesenjangan harus menjadi priorotas perhatian pemerintah. Kesenjangan menjadi akar munculnya radikalisme," ucap Angelo.

Terakhir, para pengurus PMKRI juga menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir dalam kongres di Palembang, Januari 2017 mendatang. Jokowi menyampaikan kesediaannya untuk hadir.