Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mimin Dwi Hartono
Staf Senior Komnas HAM

Staf senior Komnas HAM yang saat ini bertugas sebagai Plt Kepala Bagian Penyuluhan dan Kasubag Teknologi Informasi Komnas HAM. Pada 2006-2015, bertugas sebagai pemantau/penyelidik Komnas HAM. Hobi menulis, membaca, dan camping.

Menyoal Indeks Kebahagiaan Orang Indonesia Setelah 72 Tahun Merdeka

Kompas.com - 22/08/2017, 20:49 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

HARI Kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia dirayakan oleh segenap komponen bangsa, baik di desa dan kota. Di Istana Negara, Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla beserta tamu undangan, merayakannya dengan mamakai pakaian adat berbagai daerah.

Senyum bangga dan rasa percaya diri terpancar dari raut muka Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga telah menyampaikan Pidato Kenegaraan pada 16 Agustus di hadapan anggota MPR/DPR/DPD.

Ia menyampaikan capaian dan hasil pembangunan selama setahun ke belakang, dan rencana pembangunan beserta Rancangan APBN setahun ke depan. Semua itu dilakukan untuk dan atas nama pembangunan, agar rakyat lebih bahagia dalam menikmati proses dan hasil pembangunan.

Namun, apakah pembangunan selama 72 tahun telah memberikan kebahagiaan bagi rakyat, secara personal dan kolektif sebagai bangsa?

Baca juga: Istana Anggap Kehadiran SBY Bikin Perayaan HUT RI Jadi Berbeda

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun ini berkisar pada angka 5 persen. Angka ini termasuk tinggi untuk ukuran negara di Asia dan Pasifik. Namun, apakah pertumbuhan ekonomi itu merefleksikan pembangunan yang mampu membahagiakan rakyat?

Jika dilihat dari aspek ekonomi, Indeks Gini yang mengukur kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini berkisar pada angka 0,40 (Sumber: Investment Indonesia). Artinya, ada kesenjangan ekonomi yang serius.

Menurut Bank Dunia (2015), 80 persen kekayaan ekonomi nasional dikuasai oleh 20 persen kelompok orang kaya.

Ekonom peraih Nobel Bidang Ekonomi Amartya Sen pernah berujar, bahwa kebahagiaan seseorang tidak hanya diukur secara material dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi semata. Memakai kaca mata ekonomi untuk mengukur pembangunan, adalah sebuah kesalahan dan salah arah.

Menurut Sen, yang saat ini mengajar di Harvard University, kebahagiaan seseorang diukur dari sejauh mana ia memiliki kebebasan atas apa yang diinginkan (freedom from want). Ia mengenalkan konsep Capability Approach (Pendekatan Kapabilitas) dalam mengukur kebahagiaan seseorang.

Pada prinsipnya, Capability Approach melihat pada sejauh mana kemampuan seseorang dalam mencapai apa yang ia inginkan. Ia memakai beberapa indikator, di antaranya yaitu pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan spiritualitas.

Semakin baik kesehatan dan tingkat pendidikan seseorang, dan leluasa dalam mempraktekkan laku spiritualnya (agama maupun keyakinan) dan merasa aman (secure), maka akan semakin baik tingkat kebahagiaan seseorang.

Terkait dengan ukuran kebahagiaan, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan bahwa Indeks Kebahagian masyarakat Indonesia mencapai angka 70,69 dalam skala 0-100.

Pada 2014, Indeks Kebahagiaan masyarakat Indonesia adalah 68,28. Dengan demikian, ada peningkatan Indeks Kebahagian secara cukup signifikan dalam rentang waktu 2014-2017.

Indeks Kebahagian itu diukur dengan memakai tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup.

Berdasarkan survei itu, indeks kepuasan hidup mencapai skor tertinggi, yaitu 80,05. Sedangkan keterampilan dan pendidikan berada dalam skor terendah yaitu 59,57.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Kemenaker Perkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kawasan Eropa

Nasional
Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Soal Polemik Tapera, Fahira Idris Minta Pemerintah Perhatikan Keluhan Rakyat

Nasional
Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Jokowi Minta Pemda Bangun Transportasi Publik ART, Jauh Lebih Murah dari MRT

Nasional
PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

PKB Utus Ketua DPW Jakarta Komunikasi dengan Anies Terkait Pilkada 2024

Nasional
Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Bareskrim Proses Berkas TPPU Panji Gumilang, Segera Dikirim ke JPU

Nasional
Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Jokowi: Kota Masa Depan Harus Ramah Pejalan Kaki, Disabilitas, dan Perempuan

Nasional
Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Laporan BPK 2021: Ada Data Pensiunan Ganda di Tapera, Saldo Rp 3,3 M Jadi Rp 6,6 M

Nasional
Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Ormas Keagamaan Kelola Tambang: Atur Pertanggungjawaban Kesalahan Pengelolaan

Nasional
Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Indonesia Usulkan Makan Siang Gratis Jadi Program Satgas Global Melawan Kelaparan dan Kemiskinan

Nasional
Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com