Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Korban First Travel Minta Diselamatkan Pakai Dana Haji

Kompas.com - 18/08/2017, 19:57 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah seorang korban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) First Travel, Sarah, menyampaikan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Wanita asal Kudus itu meminta agar pemerintah mau menggelontorkan satu persen dana haji untuk menyelamatkan nasib 62.000 korban First Travel.

"Kemarin ada dana haji yang Rp 100 triliun, diambil satu persen untuk menyelamatkan jemaah First Travel bisa enggak?" tanya Sarah, saat audiensi dengan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurut Sarah, usulannya tersebut rasional mengingat kejadian First Travel dengan korban mencapai 62.000 calon jemaah ini sudah melebihi bencana nasional.

Ia tak lagi memercayai keterangan manajemen First Travel yang berubah-ubah.

Baca: Menangis, Korban First Travel Minta Bantuan DPR agar Tetap Berangkat

Awalnya, First Travel mengklaim calon jemaah yang urung diberangkatkan sebanyak 35.000 orang.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, ternyata ada 62.000 orang calon jemaah umrah yang belum diberangkatkan.

"62.000 orang. Kalau saldo di rekeningnya tinggal Rp 1,5 juta, kami mau minta siapa? Mau jual tas 'Kremes'-nya Annisa?" kata Sarah disambut riuh mereka yang ada di ruangan.

Berdasarkan audit tahun 2016, dana haji tercatat sebesar Rp 95,2 triliun.

Badan Pengelola Keuangan Haji memperkirakan, pada akhir tahun ini, angkanya bakal mencapai Rp 100 triliun.

Baca juga: Kasus Penipuan First Travel, Kementerian Agama Tak Mau Disalahkan

Selain usulan tersebut, Sarah juga menanyakan apakah uang pendaftaran yang dibayarkan calon jemaah ke First Travel sudah disetor ke Kementerian Agama.

Menurut Sarah, seharusnys ada bank guarantee (jaminan) seperti asuransi perjalanan.

"Kalau sudah setor Kemenag, apakah uang kami di First Travel ini ada asuransinya? Ada garansinya? Karena harapan kami remeh-temeh kok, berangkat atau refund," ujar Sarah.

Rencananya, Sarah akan menjalani ibadah umrah bersama keluarganya yang berjumlah empat orang. Dia sudah menyetorkan uang sebesar Rp 70 juta.

Kompas TV Calon Jemaah Korban First Travel Mengadu ke DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya di Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Jadi Tempat Prostitusi, RTH Tubagus Angke Diusulkan untuk Ditutup Sementara dan Ditata Ulang

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com