Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"DPR Fokus Belajar Kerja Saja, Jangan Sibuk Gedung Baru..."

Kompas.com - 15/08/2017, 05:05 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI fokus kerja membuat undang-undang dan mengesampingkan keinginan membangun gedung parlemen baru.

"DPR sudah tidak mampu kerja. Fokus belajar kerja saja, jangan sibuk bangun gedung baru. Biarlah itu tugas DPR periode mendatang," kata Lucius di Jakarta, Senin (14/8/2017).

Lucius berpendapat, waktu yang tersisa bagi DPR periode saat ini tidak terlalu lama. Karena itu, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang berguna.

"Waktu yang tersisa lebih baik hasilkan sesuatu yang bisa dikenang orang DPR periode ini. Jadi jangan DPR sekarang buat kebijakan yang membebankan DPR selanjutnya," kata Lucius.

Lucius juga menambahkan, wajar saja publik ingin agar DPR fokus bekerja dan tegas menolak rencana pembangunan gedung DPR baru sampai apartemen DPR. Alasannya, publik sudah tidak percaya dengan kinerja DPR.

"Rencana pembangunan itu sudah muncul lama. Tapi penolakan yang utama itu lebih-lebih karena DPR tak bisa dipercaya. DPR gagal buktikan kepada publik layak dipercaya. Kinerja legislasi saja rendah," ujar Lucius.

(Baca juga: "Anggota DPR Seharusnya Berpikir untuk Kepentingan Rakyat")

Sebagaimana diketahui, DPR mengajukan anggaran sebesar Rp 5.728.308.210.000 atau Rp 5,7 triliun untuk operasional di Tahun Anggaran 2018.

Rinciannya, Rp 4.024.410.881.000 untuk satuan kerja dewan. Sedangkan sebesar Rp 1.703.897.329.000 diperuntukan bagi kesekretariatan DPR.

Permintaan anggaran DPR sebesar Rp 5,7 triliun untuk Tahun Anggaran 2018 itu pun dianggap wajar oleh pimpinan DPR karena besarannya hanya 0,35 persen dari APBN 2018.

Kenaikan anggaran dari tahun ini sebesar Rp 4,26 triliun juga akan digunakan untuk berbagai keperluan pada tahun 2018.

Salah satunya adalah untuk pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan, seperti gedung DPR baru sampai apartemen untuk anggota DPR.

Kompas TV Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali bergulir seiring rencana kenaikan anggaran DPR tahun 2018.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com