Kompas.com - 14/08/2017, 21:50 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Respublica Political Institute (RPI) Benny Sabdo berpendapat bahwa rencana penataan kawasan parlemen dan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai tindakan yang kontra-produktif.

Menurut Benny, anggota DPR seharusnya tidak mengutamakan soal penataan kawasan parlemen dengan hal-hal yang tidak terkait kepentingan masyarakat.

"Kalau DPR mengusulkan, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau dia mengusulkan yang sifatnya proyek atau fisik seperti ini, kok ya kontraproduktif," ujar Benny saat dihubungi, Senin (14/8/2017).

"Karena mereka ini kan tidak hanya mengantor di DPR, harus menyerap aspirasi, harus ke lapangan juga. Harusnya itu yang dikerjakan. Nanti kalau dibangun gedung yang nyaman, apartemen, malah enggak mau ke dapil," ucapnya.

Sebagai perwakilan rakyat, lanjut Benny, anggota DPR sebaiknya mengurungkan rencana penataan kawasan parlemen yang dinilai menyerap dana yang terlalu besar.

Pengamat hukum tata negara itu menilai kerja-kerja parlemen harus difokuskan pada persoalan yang berdampak besar di masyarakat seperti kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

"Sebagai pemimpin dan penjabat publik seharusnya anggota dewan memprioritaskan konstituennya. Jangan hanya memikirkan dirinya sendiri butuh fasilitas ini itu. Kalau sudah jadi anggota DPR ya seharusnya berpikir untuk kepentingan rakyat," tutur dia.

Selain itu, Benny menganggap usul penataan kompleks parlemen menunjukkan rendahnya empati anggota DPR terhadap persoalan masyarakat.

"Seharusnya (anggota DPR) solider juga, berempati dengan konstituennya yang ada di daerah, kampung-kampug, yang miskin, yang terpinggirkan. Harusnya mereka itu yang dibantu bukan mensejahterakan dirinya sendiri," kata Benny.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyatakan kenaikan anggaran DPR untuk Tahun Anggaran 2018 diperkirakan untuk program penataan kawasan Kompleks Parlemen.

"Setahu saya kan begini. Karena paket saya belum tahu detailnya. Nanti saya kasih. Tapi paket penataan kawasan itu mungkin dimulainya pada tahun 2018," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

 

(Baca juga: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)

Ia menyatakan saat ini DPR menggunakan tanah milik Sekretariat Negara di Kalibata untuk perumahan anggota dewan. Padahal, kata Fahri, dalam desain penataan kawasan parlemen, anggota DPR nantinya tak perlu tinggal jauh dari Kompleks Parlemen sehingga tak membutuhkan kendaraan.

Rencananya, tanah bekas Kompleks Taman Ria Senayan di samping Kompleks Parlemen akan digunakan untuk kompleks tinggal anggota DPR.

"Karena di dunia itu sebetulnya, legislatif kota mandiri. Kita pergi ke Capitol Hill, maka di bawahnya itu kota. Di situ ada penginapannya. Kira-kira kita kalau mau serius, kita juga perlu begitu," kata dia.

(Baca juga: DPR "Ngotot" Pertahankan Rp 7,25 Triliun untuk Penataan Kompleks Parlemen)

Anggaran DPR Tahun Anggaran 2018 direncanakan naik menjadi Rp 5,7 triliun atau sebesar 34 persen dari anggaran DPR Tahun Anggaran 2017 yang sebesar Rp 4,26 triliun.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing menyatakan kenaikan anggaran salah satunya bakal dialokasikan penataan kawasan parlemen.

Kompas TV Rencana pembangunan gedung baru DPR kembali bergulir seiring rencana kenaikan anggaran DPR tahun 2018.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Kejagung: Putri Candrawathi Sehat Sebelum Ditahan di Rutan Salemba

Nasional
KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe

Nasional
Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Anies Jadi Capres Nasdem, Pilpres 2024 Diprediksi Diikuti 3-4 Poros Koalisi

Nasional
KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

KPU Hormati Keputusan Bawaslu Usai Dinyatakan Langgar Administasi soal Verifikasi via Video Call

Nasional
Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Jokowi Dinilai Kurang Bijaksana karena Tak Soroti Penggunaan Gas Air Mata di Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Polemik Ketua Komnas HAM Baru, Begini Alurnya Menurut UU dan Tata Tertib

Nasional
BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

BPOM Temukan 1.658.205 Obat Tradisional dan Kosmetik Mengandung Bahan Kimia Obat

Nasional
KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe jika Kembali Mangkir

Nasional
Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Nasional
Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Nasional
KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan 'Force Majeure'

KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan "Force Majeure"

Nasional
Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal 'Stunting'

Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal "Stunting"

Nasional
Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Nasional
Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Nasional
Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.