Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD: Gedung Baru DPR, untuk Apa Sih?

Kompas.com - 14/08/2017, 12:25 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengajuan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 5,7 triliun menuai banyak reaksi dan kritik. Apalagi, sebagian anggaran DPR itu diusulkan guna pembangunan kompleks DPR di lahan bekas Taman Ria Senayan.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal keinginan DPR untuk membangun gedung parlemen baru tersebut. Melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut berkicau bahwa permintaan para wakil rakyat itu yakin akan ditolak mentah-mentah oleh publik.

"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai Rp 5,7 trilliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) Rp 1,7 trilliun saja ditolak rakyat. Apalagi Rp 5,7 trilliun," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Mahfud pun beranggapan, gedung DPR yang sekarang masih sangat bagus dan layak digunakan. Karenanya, ia heran dengan keinginan DPR tersebut.

"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?," ungkap Mahfud yang juga pernah duduk menjadi anggota DPR tersebut.

Mahfud juga tidak sepakat dengan rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah. Alasannya, perpustakaan DPR yang ada selama ini juga tidak termanfaatkan dengan baik.

(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)

"DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tak banyak guna perpustakaan di DPR, sepi mulu," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud paham bahwa DPR memang punya hak untuk meminta anggaran kepada Pemerintah. Namun, Pmerintah pun juga punya hak untuk menolak keinginan DPR tersebut.

"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," kata Mahfud.

Kompas TV Membongkar Kasus Megaproyek E-KTP (Bag 3)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com