Salin Artikel

Mahfud MD: Gedung Baru DPR, untuk Apa Sih?

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD angkat bicara soal keinginan DPR untuk membangun gedung parlemen baru tersebut. Melalui akun twitter-nya @mohmafudmd, Guru Besar Hukum Tata Negara tersebut berkicau bahwa permintaan para wakil rakyat itu yakin akan ditolak mentah-mentah oleh publik.

"Untuk apa membangun gedung baru DPR sampai Rp 5,7 trilliun? Itu tidak feasable. Dulu (2009) Rp 1,7 trilliun saja ditolak rakyat. Apalagi Rp 5,7 trilliun," kata Mahfud, Senin (14/8/2017).

(Baca: Perlu Renovasi Gedung, DPR Mengaku "Hanya" Minta Anggaran Rp 5,7 T)

Mahfud pun beranggapan, gedung DPR yang sekarang masih sangat bagus dan layak digunakan. Karenanya, ia heran dengan keinginan DPR tersebut.

"Gedung DPR yang ada sekarang masih sangat bagus. Untuk apa, sih?," ungkap Mahfud yang juga pernah duduk menjadi anggota DPR tersebut.

Mahfud juga tidak sepakat dengan rencana DPR untuk membangun perpustakaan mewah. Alasannya, perpustakaan DPR yang ada selama ini juga tidak termanfaatkan dengan baik.

(Baca: Fahri Sebut Kenaikan Anggaran untuk Bangun Komplek Rumah Anggota DPR)

"DPR juga mau membangun perpustakaan mewah. Padahal sekarang perpustakaan sudah digital. Selama ini juga tak banyak guna perpustakaan di DPR, sepi mulu," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud paham bahwa DPR memang punya hak untuk meminta anggaran kepada Pemerintah. Namun, Pmerintah pun juga punya hak untuk menolak keinginan DPR tersebut.

"Meski DPR punya hak budget tapi Pemerintah, atas dukungan rakyat, bisa menolak keinginan membangun gedung baru DPR. Yang dulu pun bisa dibatalkan, kok," kata Mahfud.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/14/12250651/mahfud-md--gedung-baru-dpr-untuk-apa-sih-

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke