Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Kasus Akil Mochtar Sebut "Safe House" KPK di Kelapa Gading Dibiayai Calon Kepala Daerah

Kompas.com - 12/08/2017, 07:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi kasus korupsi mantan Ketua Mahkmah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, turut dihadirkan Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kunjungan ke safe house (rumah aman) KPK.

Setelah mengunjungi rumah yang diduga rumah aman milik KPK di Depok, Jawa Barat, Pansus juga mengunjungi rumah aman yang jug diduga disewa KPK di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Rombongan Pansus tiba di rumah yang beralamat di Jalan Kuda Lumping blok U-15 RT 1 RW 9 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat (12/8/2017) petang. 

Awalnya, rombongan Pansus dan Miko berencana masuk ke dalam rumah bercat hijau itu. Namun, mereka tak kunjung menemukan pemegang kunci rumah yang sedang kosong itu.

"Jadi di rumah ini kita semua sketch (atur). Dari mulai BAP (Berita Acara Pemeriksaan), nanti bicara apa di persidangan, maupun saksi-saksi. Kami akan berikan bukti tambahan ke Pansus foto-foto yang berada di rumah ini," papar Miko di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/8/2017).

(Baca: Rumah Ini Pernah Jadi "Safe House" KPK, seperti Apa Penampakannya?)

Miko mengatakan, rumah tersebut disewa oleh calon kepala daerah yang kalah. Salah satunya Joncik Muhammad, yang kalah di pilkada Empat Lawang 2013-2018 dari Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al-Jufri yang kini menjadi tersangka korupsi.

Selain itu, Miko juga menyebut calon Wali Kota Palembang Sarimuda sebagai pemodal yang turut membayar sewa rumah tersebut. Miko juga mengaku para pemodal tersebut turut membiaya sewa safe house KPK di Depok, Jawa Barat.

Miko mengaku rumah di Kelapa Gading dijadikan rumah sekap oleh KPK sejak Oktober 2013 hingga Februari 2014, setelah itu ia dipindah ke safe house di Depok.

"Semua sudah diatur. Di sini saya bisa sebutkan ada penyidik KPK yang datang. Novel (Baswedan), Ibrahim Kholil, Irawan. Punya peran masing-masing bekerja sama dengan pihak pemodal," lanjut dia.

Kompas TV Yulianis menyatakan ada mantan komisioner KPK yang mendapat sejumlah uang dari mantan bosnya, Muhammad Nazaruddin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com