BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dan Mahkamah Konstitusi

Indonesia Tak Berniat Lanjutkan Kepemimpinan Asosiasi MK se-Asia

Kompas.com - 07/08/2017, 19:42 WIB
Haris Prahara

Penulis


SOLO, KOMPAS.com -
Masa jabatan Indonesia sebagai Presiden Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (AACC) berakhir tahun ini. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat memberi sinyal Indonesia tak ingin lagi melanjutkan kepemimpinan tersebut.

"Tidak (lanjut). Itu lebih baik," tegas Arief seusai Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Arief, Indonesia ingin suksesi kepemimpinan AACC dapat terwujud. "AACC adalah milik bersama sehingga kepemimpinan jangan selalu pada satu negara. Kita harap bisa bergulir ke negara-negara lain," ucapnya.

Sebagai informasi, masa jabatan Indonesia di pucuk pimpinan AACC sebetulnya telah berakhir pada 2016 lalu. Akan tetapi, hasil rapat Kongres ke-3 AACC di Bali tahun lalu memutuskan bahwa masa jabatan Indonesia diperpanjang hingga 2017.

Kondisi itu disebabkan belum ada negara anggota yang siap menggantikan Indonesia untuk menduduki jabatan tersebut. Akan tetapi, Arief melanjutkan, kini saatnya negara lain merengkuh tongkat estafet kepemimpinan AACC dari Indonesia.

"Saat itu, kita ingin satu tahun saja. Berikutnya harus sudah ada Presiden yang menggantikan. Jangan sampai mengambang lagi tanpa calon," papar Arief.

(Baca juga: Belum Ada yang Siap, Indonesia Tetap Jadi Presiden AACC sampai 2017)

Meskipun mendorong kepemimpinan baru AACC, Indonesia tidak dalam posisi mengunggulkan kandidat negara tertentu. "Belum ada usulan terkait hal itu," imbuhnya.

Secara terpisah, Sekjen Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guntur Hamzah, mengatakan, pemilihan presiden baru AACC termasuk ke dalam agenda pada Pertemuan Dewan Anggota AACC, Selasa besok.

Spanduk besar terkait Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dari 12 negara anggota AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.KOMPAS.com/HARIS PRAHARA Spanduk besar terkait Pertemuan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dari 12 negara anggota AACC, Senin (7/8/2017), di Solo, Jawa Tengah.

Menurut Guntur, segala opsi terkait peralihan kepemimpinan AACC masih mungkin mencuat. Termasuk, kemungkinan negara yang terpilih sebagai pemimpin AACC disesuaikan dengan giliran abjad setelah Indonesia.

Selain hal itu, lanjut Guntur, agenda lain dari Pertemuan Dewan Anggota AACC tersebut adalah pembahasan progres Sekretariat Tetap AACC di Indonesia dan Korea Selatan, serta agenda lainnya.

Sebagai informasi, Pertemuan Sekretaris Jenderal AACC hari ini dan Pertemuan Dewan Anggota AACC besok merupakan rangkaian acara Simposium Internasional AACC yang dimulai Rabu (9/8/2017).

Simposium itu rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tema utama simposium adalah “Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Ideologi dan Demokrasi dalam Masyarakat Majemuk”.

Indonesia telah beberapa kali menjadi tuan rumah kegiatan AACC,yaitu saat acara pembentukan AACC pada 2010 di Jakarta dan Kongres ke-3 AACC di Bali tahun lalu.


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com