Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Daerah Baru Dideteksi Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kompas.com - 03/08/2017, 20:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah telah mendeteksi tiga daerah baru rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tiga daerah itu adalah Aceh, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sebelumnya, terdapat delapan provinsi yang diidentifikasi sebagai daerah rawan karhutla.

"Jumlahnya (titik api) terus berkembang, kebanyakan di daerah Sumatera dan Kalimantan. Ada delapan daerah rawan karhutla, sudah diidentifikasi. Hanya saja ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, sekarang muncul Aceh, Sultra dan NTT," ujar Wiranto, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas tingkat menteri terkait penanganan karhutla, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (3/8/2017).

Menurut Wiranto, karhutla yang terjadi umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang hidup di kawasan pinggiran hutan.

Mereka membuka lahan pertanian dengan cara membakar hutan karena dianggap sebagai cara yang paling cepat dan menyuburkan tanah.

Baca: BNPB Siapkan Helikopter "Water Bombing" di Tiga Daerah Siaga Karhutla

Oleh karena itu, pemerintah mempersiapkan upaya pencegahan dengan memberikan insentif kepada masyarakat berupa pupuk cair.

"Ini akibat karena dibakar. Tradisi peladang, membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa," kata Wiranto.

Meski kebakaran hutan berpotensi kembali terjadi, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah penanganan, baik melalui pemadaman di darat maupun melalui udara atau water bombing.

Selain itu, di setiap daerah rawan karhutla juga sudah dibentuk satuan tugas yang akan melakukan pemadaman jika ditemukan adanya sumber titik api.

"Peran Pemda juga kami libatkan di sini. Intinya, pemerintah benar-benar secara serius akan melakukan satu langkah agar karhutla ini bisa ditekan," ujar Wiranto.

"Pemerintah sangat concern untuk masalah itu karena karhutla bukan hanya masalah nasional tapi juga masalah internasional. Kalau sudah terbakar dan banyak asap, semua marahnya ke Indonesia," lanjut dia.

Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan

Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterimanya, Wiranto menyebutkan, persentase terjadinya karhutla periode Januari hingga Juli 2017 menurun jika dibandingkan periode yang sama pada 2016.

Secara terpisah, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) Siti Nurbaya mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait penanganan karhutla di tiga daerah baru rawan kebakaran.

"Di Aceh, NTT, dan juga Sultra KLHK sudah berkomunikasi dengan daerah. Sudah ada upaya untuk mengatasi," ujar Siti.

Selain Siti, hadir dalam rapat tersebut Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

Kompas TV Indonesia Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Bag 1)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com