Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Siapkan Helikopter "Water Bombing" di Tiga Daerah Siaga Karhutla

Kompas.com - 22/06/2017, 14:53 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tiga provinsi telah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan sejak awal tahun ini, yaitu Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat.

Ancaman kebakaran hutan terus meningkat seiring keringnya musim kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus 2017 mendatang.

Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPT) mengerahkan 12 helikopter water bombing untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut.

"BNPB telah mengerahkan 12 helikopter water bombing dan 2 pesawat hujan buatan untuk ketiga provinsi tersebut," ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulis, Kamis (22/6/2017).

Sebanyak enam helicopter water bombing ditempatkan di Riau, tepatnya empat heli di Pekanbaru dan dua heli di Dumai.

Helikopter water bombing yang dioperasikan di Riau adalah jenis Sikorsky, MI-171, MI8 MTV-1, MI-172 dan Bolkow yang memiliki kapasitas 600-4.000 liter.

Kemudian, di Sumatera Selatan ada tiga helikopter yang beroperasi dengan jenis MI-17 dan Bolkow. Ada juga dua pesawat terbang Casa 212 untuk hujan buatan. Operasi hujan buatan sudah dilakukan di Sumatera Selatan sejak 8 Juni 2017.

"Setiap hari awan-awan potensial di atas sekitar Sumatera Selatan disemai dengan bahan NaCl untuk dijatuhkan menjadi hujan," kata Sutopo.

Sementara di Kalimantan Barat, ada tiga helikopter yang dioperasikan dengan jenis Bel-214B, MI-8 dan Kamov yang berkapasitas 3.000-5.000 liter.

Sutopo mengatakan, pengerahan 12 helikopter water bombing dan dua pesawat hujan buatan merupakan salah satu dari strategi operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Terdapat lima strategi dalam penanggulangan ini, yaitu operasi pemadaman di darat, operasi pemadaman undara, operasi penegakan hukum, operasi pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hingga saat ini, jumlah titik panas yang terdeteksi oleh satelit menunjukkan adanya penurunan dibandingkan dengan sebelumnya.

(Baca juga: KLHK Mulai Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan)

Berdasarkan data, jumlah hotspot dari satelit Modis (Terra Aqua) dengan tingkat kepercayaan 80 persen, yang artinya terbakar pada 2015 sebanyak 2.810 titik, pada 2016 sebanyak 1.917 titik, dan pada 2017 sebanyak 157 titik.

Selama awal tahun hingga Juni 2017, terjadi penurunan hotspot sebanyak 1.681 titik atau 91,45 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016.

Begitu juga dengan luas hutan dalan lahan yang terbakar juga menunjukkan penurunan. Luas hutan dan lahan yang terbakar pada 2015 sebanyak 2,61 juta hektar, pada 2016 sebanyak 438 ribu hektar, dan pada 2017 sebanyak 15.983 hektar.

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari 15.983 hektar hutan dan lahan yang terbakar terdapat di lahan gambut 5.922 hektar dan tanah mineral 10.061 hektar.

Sutopo mengatakan, mengingat jumlah hotspot harian dan karhutla di beberapa provinsi meningkat, terlebih lagi sudah masuk musim kemarau, maka diharapkan daerah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla tahun 2017.

"Jangan sampai terlambat seperti tahun 2015," kata Sutopo.

Kompas TV Cegah Karhutla, Miss Earth Indonesia Beri Penyuluhan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com