Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Setia Kawan, Fungsionaris Muda Golkar Dukung Setya Novanto

Kompas.com - 25/07/2017, 12:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fungsionaris Muda Partai Golkar menegaskan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.

Dukungan itu disampaikan terkait penetapan tersangka Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman sebagai juru bicara menuturkan, Golkar menghormati keputusan KPK dan mengedepankan hukum.

"Dalam semangat pemberantasan korupsi kan ini semangatnya ingin melakukan pemberantasan korupsi dengan mengedepankan hukum sebagai panglima. Kami hormati proses ini, kami hargai," ujar Maman di Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

(baca: Novanto Tersangka, Akbar Tandjung Khawatir Golkar Terdepak dari Parlemen)

Maman menegaskan, Golkar dari tingkat daerah hingga pusat, termasuk senior partai kompak menjaga soliditas partai.

Ia tak menampik, penetapan tersangka terhadap Novanto memang memberi dampak psikologis kepada setiap kader partai.

Namun, ada satu pegangan yang membuat partai kuat dalam menjalani cobaan tersebut, yakni poin ketiga Panca Bhakti Partai Golkar.

(baca: DPD Golkar se-Indonesia Solid Dukung Novanto meski Tersangka)

Poin ketiga tersebut berbunyi: "Kami, warga Partai Golongan Karya adalah Pembina Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang berwatak setia kawan."

"Jadi cita-cita dan semangat Golkar untuk menjaga itu dan mengedepankan aspek kesetiakawanan itu," tuturnya.

Golkar, kata Maman, belajar dari pengalaman sebelumnya dan tak ingin lagi terjebak dengan permainan kelompok-kelompok di luar partai yang ingin memecah belah.

Sebab, konflik partai akan berimbas pula pada kondusivitas pemerintahan.

 

(baca: Generasi Muda Golkar Kritik Keputusan DPP yang Pertahankan Novanto)

Ia mencontohkan, saat terjadi konflik dualisme kepengurusan Golkar beberapa waktu lalu.

"Kejadian konflik Partai Golkar setahun lalu berdampak secara linier terhadap kondusivitas negara kita hari ini. Ini yang mau kami jaga," ucap Maman.

Adapun saat disinggung masalah etika, Maman merasa bahwa tafsir "etika" setiap orang berbeda-beda.

Saat ini, menjaga stabilitas partai dianggap lebih penting untuk menjaga kondusivitas pemerintahan.

"Masalah etika dan sebagainya saya pikir tafsir nilai etika berbeda-beda. Artinya, kami menjaga kepentingan yang jauh lebih besar," ucapnya.

Kompas TV Golkar Serahkan Kasus Setya Novanto ke Proses Hukum
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com