Jika Novanto Tetap Ketum Golkar, Elektabilitas Jokowi Dapat Tergerus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai bahwa Setya Novanto akan menjadi beban pemerintahan Presiden Joko Widodo jika tidak mengundurkan diri dari jabatan ketua umum Partai Golkar pasca-penetapan tersangka dalam kasus korupsi KTP elektronik (E-KTP).

Pasalnya, Partai Golkar merupakan salah satu anggota koalisi partai pendukung pemerintah.

"Sebetulnya dampak bagi pemerintah juga negatif. Menjadi beban," ujar Syamsuddin saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

"Golkar kan koalisi pendukung Jokowi. Kalau ketua umumnya itu punya kasus hukum tentu menjadi beban bagi Jokowi-JK kalau Setya Novanto itu tidak secepatnya mundur," kata dia.

Syamsuddin menuturkan, seharusnya Partai Golkar menunjukkan komitmennya dalam mendukung pemerintahan yang bebas korupsi. Menurut dia, elektabilitas Presiden Jokowi akan tergerus akibat didukung oleh tokoh yang bermasalah.

Di sisi lain, menurut Haris, penetapan tersangka Novanto dapat menjadi ganjalan komunikasi antara koalisi dengan pemerintah.

"Saya juga enggak tahu kenapa dipertahankan kalau statusnya sudah tersangka. Seharusnya Partai Golkar menyadari kalau masalah Setnov ini menjadi ganjalan hubungan koalisi dengan pemerintah," tutur Syamsuddin.

"Elektabilitas Jokowi akan tergerus akibat didukung oleh tokoh yang bermasalah," kata Syamsuddin.

(Baca juga: Jokowi: Saya Tidak Komentar Dulu Ya, untuk Masalah Pak Setya Novanto)

Dalam Rapat Pleno, DPP Partai Golkar memutuskan tidak menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk memilih ketua umum baru untuk menggantikan Setya Novanto.

Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menyatakan, ada dua alasan yang menyertai keputusan tersebut.

Pertama, berdasarkan pertimbangan obyektif, hasil Rapat Konsultasi Nasional (Rakornas) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar merekomendasikan agar tidak mengadakan munaslub.

Kedua, terkait pertimbangan subyektif, sejumlah agenda politik ke depan akan menyita waktu partai untuk mempersiapkan diri. Nurdin menambahkan, tahapan Pilkada 2018 dan pemilu legislatif yang dimulai Oktober mendatang tentu akan menyita perhatian dan tenaga partai.

Menurut Nurdin, jika dipaksakan mengadakan munaslub, maka akan menghambat konsolidasi internal Partai Golkar dalam menghadapi status tersangka Novanto selaku ketua umum.

(Baca: Alasan Golkar Tak Gelar Munaslub meski Setya Novanto Tersangka)

Novanto sendiri telah membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya itu.

"Saya percaya bahwa Allah SWT Maha Tahu apa yang saya lakukan, dan Insya Allah apa yang dituduhkan itu tidak benar," kata Novanto dalam konferensi pers di Gedung DPR, Selasa (18/7/2017).

Mengenai langkah selanjutnya, Setya Novanto pun akan patuh dan taat terhadap undang-undang yang ada.

(Baca: Setya Novanto: Tuhan Maha Tahu Apa yang Saya Lakukan)