Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/07/2017, 23:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta Djan Faridz menytakan, kubunya tidak perlu rekonsiliasi dengan kubu Romahurmuziy. Menurut Djan, sumber persoalan bukan pada terbelahnya PPP menjadi dua kubu.

Persoalan inti ada pada keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang menyatakan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy sah secara hukum.

"Jadi enggak perlu islah. Enggak perlu rekonsiliasi," ujar Djan di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017).

Saat ini, kubu Djan akan mengajukan peninjauan kembali atas keputusan Menkumham tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

Djan mendesak MA menyatakan bahwa keputusan Menkumham itu tidak sah secara hukum dan mengembalikan kepengurusan PPP sah ke kubunya.

(Baca: Romahurmuziy Minta Djan Faridz Hengkang dari Kantor DPP PPP)

"Begitu surat keputusan MA (yang menyatakan kepengurusan PPP kubu Djan sah) keluar, pasti selesai sudah urusannya," ujar Djan.

"Ingat ya, saya tidak ada maslah dengan Romi. Itu saudara saya, wajib hukumnya menjaga silaturahmi karena saya tidak pernah bersengketa dengan beliau. Saya ributnya dengan Menkumham," lanjut dia.

Dalam waktu dekat, Djan akan menemui Presiden Joko Widodo. Namun, ia menegaskan tak akan mengadukan tindakan Menkumham kepada Presiden.

Djan hanya akan menyampaikan bahwa struktur PPP di kubunya siap bekerja memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2019 yang akan datang.

"Saya lapor bahwa saya mendukung beliau dan mohon izin saya melakukan satu, dua tiga dalam rangka mendukung Pak Jokowi di Pemilu 2019," ujar Djan.

Kompas TV Menanti Ujung Konflik Internal PPP (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com