Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PPP: Kami Partai Islam Pertama yang Usung Jokowi

Kompas.com - 21/07/2017, 21:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, menilai koalisi pemerintahan harus melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk umat Islam di dalamnya.

Itu pula, menurut Romi, sapaan Romahurmuziy, yang menjadi alasan PPP selaku partai berazaskan Islam untuk mendukung Jokowi pada Pemilu 2019.

"Kali ini kami berikan dukungan lebih awal bahkan sebagai partai politik Islam kamilah yang pertama memberikan dukungan untuk memberikan warna Islam lebih kental," kata Romi seusai menutup Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

Romi melanjutkan, dukungan PPP selaku partai Islam kepada Jokowi sekaligus menepis keraguan publik terhadap komitmen Jokowi dalam membela kepentingan umat Islam di Indonesia.

(Baca: Jokowi Kini Kantongi "Tiket" Pilpres 2019...)

Ia pun meyakini konstiuen PPP yang hampir semuanya beragama Islam jug menerima pencapresan Jokowi di pemilu 2019.

Romi menambahkan, dukungan PPP selaku salah satu perwakilan kelompok Islam di Indonesia kepada Jokowi yang diusung partai nasionalis, yakni PDI-P, merupakan sejarah yang berulang dalam perpolitikan Indonesia.

"Kami meyakini bahwa dengan mempertahankan karakter PPP sebagai wadah persatuan umat Islam, ini menjadi warna sendiri karena negara ini terlalu besar untuk diurus satu kelompok saja. karena itu ke depan yang dibutuhkan adalah koalisi abang (merah-nasionalis) ijo (hijau-islam)," lanjut dia.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendaklarasikan pencapresan Presiden Jokowi di Pemilu 2019. Deklarasi tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam pidato politiknya di Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Jumat (21/7/2017).

(Baca: PPP Anggap Diamnya Jokowi sebagai Bentuk Setuju Maju Pilpres 2019)

"Penetapan capres dari PPP secara resmi, PPP kembali mencalonkan Presiden Jokowi di Pemilu 2019," ujar Romi, sapaan Romahurmuziy.

Deklarasi oleh Romi tersebut langsung disambut takbir oleh dan tepukan tangan oleh seluruh kader PPP yang hadir di sana.

Deklarasi pencapresan Jokowi di Pemilu 2019 dilakukan PPP sehari setelah RUU Pemilu disahkan dengan dimenangkannya usulan pemerintah dalam isu presidential threshold, yakni berads di kisaran 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional.

Kompas TV Presiden Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah ingin syarat pencalonan presiden bisa lebih sederhana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com